Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengalamai berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingganya pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini harus terus dilakukan mulai dari level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa sehingga kedepannya akan terwujud masyarakat desa yang sadar hukum yang akan meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian yang didapatkan dalam hal pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah berusaha untuk mengenali berbagai macam modus tindak pidana korupsi yang ada didesa, meningkatkan capasity building para perangkat desa serta penguatan kapasitas pendamping desa.

Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram

“…Kejahatan korupsi telah menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai aspek. Sejauh ini studi-studi yang pernah dilakukan tidak sedikit melihat fenomena kejahatan korupsi melalui aspek ekonomi, politik, pengungkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi (Sjafrina, 2019;Bunga et al, 2019;Moonti & Kadir, 2018). Beberapa studi lainnya juga telah melihat fenomena kejahatan korupsi dari aspek moralitas, integritas, dan spiritualitas dari seorang pemimpin maupun masyarakat (Wilujeng & Pramudyastuti, 2020;Fadhil, 2019;Alfensius, 2019).…”

Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

“…Sampai saat ini korupsi di tingkat desa masih sangat tinggi otonomi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 masih banyak persoalan diantaranya yang penulis lihat. Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, menjadi lembaga nomor dua paling korup di Indonesia, dengan anggaran dana desa yang begitu besar 72 Teriliun setiap tahunnya meningkat belum meningkatkan pembangunan yang optimal, adanya dua kementerian yang menangani desa berimplikasi berpotensi pada tumpang tindih kewenangan, terbatasnya kemampuan SDM aparatur pemrintah desa dalam menyelengarakan pemrintahan desa dan pembangunan desa, Pasal 39 UU desa mengantur ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan abuse of power, penggunaan dana desa dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi, belum maksimalnya dampak otonomi daerah yang dirasakan masyarakat, dan penegakan hukum masih sangat lamban bagi aparatur desa yang melakukan korupsi (Moonti & Kadir, 2018).…”

Untitled

“…et al, 2019). Berbeda dengan rekomendasi tersebut, menurut Kadir dan Roy Marthen Moonti (2018), langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Pendamping Desa (Moonti & Kadir, 2018). Lebih lanjut, secara spesifik Dian Herdiana (2019) menyebutkan bahwa korupsi dana desa disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan di desa, khususnya terhadap Kepala Desa (Herdiana, 2019).…”