Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku

Abstract

Perdagangan orang yang dikenal dengan istilah Human Trafficking merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia modern. Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan transnasional (lintas Negara). Maluku merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya ternyata tidak berbanding lurus dengan taraf hidup ekonomi penduduknya. Hal ini berimplikasi pada maraknya kejahatan yang terjadi di Maluku, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi tindak pidana perdagangan orang di Maluku serta mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Maluku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dimana peneliti melakukan wawancara dengan para penyidik yang menangani tindak pidana perdagangan orang baik di Polda Maluku, Polres P. Ambon dan P.P Lease, serta Polres Kep. Aru. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa modus operandi yang dilakukan yaitu dengan merekrut, menampung, yang didahului oleh janji untuk mempekerjakan korban. Kendala dalam penangananan TPPO di Maluku yaitu: Budaya konsumtif dan hedonisme di masyarakat, Kemajuan Teknologi dan Informasi, Adanya bekingan dari segelintir orang yang memiliki kekuasaan, Biaya pemulangan korban TPPO ke daerah asal minim; Ketersediaan rumah singgah bagi korban TPPO belum merata di Wilayah Maluku, terbatasnya anggaran, minimya pemahaman masyarakat tentang TPPO.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat

“…(3) Pekerja Seks Komersial. 12 Berpindahnya bisnis prostitusi online disebabkan oleh banyaknya tempat-tempat prostitusi yang ditutup oleh pemerintah, selain itu para pelaku Pekerja Seks Komersial, menganggap bahwa penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya karena mudah diakses, bersifat privat, dan harga yang terjangkau, serta sulit diketahui oleh aparat penegak hukum.…”