Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam

Tan, Winsherly; Ramadhani, Dyah Putri

doi:10.30641/ham.2020.11.27-37

Cited by 9 publications

(8 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Terdapat 4 ragam penyandang disabilitas diantaranya; disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik Marwandianto dalam (8). Artikel ini membahas khusus penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas fisik memiliki arti disabilitas yang memiliki kekurangan pada bagian tubuh, yang mempengaruhi fungsi tubuh seperti gerakan, penglihatan, pendengaran, dan bicara.…”

Section: Aunclassified

Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19

Zaelani

Mafruhat

2022

BCSES

View full text Add to dashboard Cite

Abstract. It appears that the biggest obstacle for people with disabilities during the Covid-19 pandemic is the difficulty of mobility. to find out to what extent Covid-19 has impacted persons with physical disabilities in obtaining the right to work. During the Covid-19 era, people with physical disabilities in the city of Bandung faced any obstacles, what were the inhibiting factors and supporting factors for people with physical disabilities to get a job. The research method used a qualitative approach with a descriptive method. This research was conducted using a purposive sampling technique for informants, involving 22 persons with disabilities from 12 sub-districts with physical disabilities in the city of Bandung. The method of analysis in this research is qualitative, interactive and continuous to completion. Data analysis uses data reduction, visualization, and conclusion drawing techniques, as well as triangulation techniques to assess the effectiveness of the data. Access to job information and training is still not good, people with physical disabilities have difficulty finding work during the Covid-19 pandemic, Current educational background become an assessment for job providers to select workers, companies are looking for workers who have quality and without physical deficiencies, stigma arises because they think that people with physical disabilities will find it difficult to face the world of work. The right to work for people with disabilities is still far from ideal and expectations . It can be seen from the four factors that hinder the lack of information about job opportunities for people with disabilities and job training, discrimination that is still carried out by some employers in the recruitment process, difficulties in finding work during the Covid-19 period and the minimal level of education of people with physical disabilities. This supporting factor is the existence of a law regulation. Abstrak. Muncul bahwa hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 adalah sulitnya bermobilitas. untuk mengetahui sejauh mana Covid-19 berdampak kepada penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh hak atas pekerjaan. apakah dimasa Covid-19 penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung menghadapi hambatan apa saja faktor penghambat yang dihadapi dan faktor pendukung bagi penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh pekerjaan Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukann menggunakan Teknik purposive sampling untuk pengambilan informan, dengan melibatkan 22 penyandang disabilitas dari 12 kecamatan disabilitas fisik di Kota Bandung. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif, interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, visualisasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik triangulasi untuk menilai keefektifan data.akses terhadap informasi lapangan kerja dan pelatihan masih belum baik, penyandang disabilitas fisik mengalami kesulitan mencari pekerjaan dimasa pandemi Covid-19, Latar belakang pendidikan saat ini menjadi penilaian bagi penyedia lapangan kerja untuk menyeleksi tenaga kerja, perushaaan mencari tenaga kerja yang memiliki kualitas dan tanpa kekurangan fisik, stigma muncul karena beranggapan para penyandang disabilitas fisik akan sulit untuk menghadapi dunia kerja.Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih jauh dari ideal dan harapan. dapat dilihat dari empat faktor penghambat kurangnya informasi tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pelatihan kerja, diskriminasi yang masih dilakukan oleh sebagian pengusaha dalam proses perekrutan, kesulitan mencari kerja di masa Covid-19 dan minimnya tingkat pendidikan para penyandang disabilitas fisik. faktor pendukung ini dengan adanya peraturan Undang-Undang.

show abstract

Section: Aunclassified

Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19

Zaelani

Mafruhat

2022

BCSES

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hal ini imbasnya tidak optimalnya penyediaan fasilitas public (Nuraviva, 2017). 2020) penelitiannya atas pemenuhan hak bekerja PD fisik di Kota Batam ternyata belum efektif karena lemahnya peraturan dan peraturan (Tan & Ramadhani, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Menunggu Kinerja Komnas Difabel Bermitra Dengan Kepanduan Dalam Mengevaluasi Fasilitas Pasar Tradisional

Rosyid¹

2021

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan ditulisnya naskah ini memberi masukan pada Komnas Difabel mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama kaitannya dengan ketaatan pasar tradisional memfasilitasi sarana dan prasarananya bagi penyandang disabilitas. Data diperoleh dari observasi dan litearatur dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pasar sebagai fasilitas umum (badan publik) wajib menyediakan kemudahan sarana dan prasarana mengakses bagi publik dan penyandang disabilitas. UU tersebut memberi wewenang pada pemerintah membentuk lembaga inndependen (Komisi Nasional Difabel) agar mengevaluasi penyelenggara fasilitas publik menaati UU Difabel. Hanya saja, terbatasnya jumlah anggota Komnas Difabel maka kinerjanya perlu bermitra dengan Kepanduan di lembaga pendidikan. Kepanduan mengusung ruh sebagai lembaga mengkader generasi yang penolong, jujur, peduli sesama dan bertanggung jawab sangat ideal dijadikan mitra kerja.

show abstract

“…Several regions in Indonesia have taken the initiative to accommodate the needs of persons with disabilities, which are manifested in establishing regional regulations. But the fulfillment of the rights of persons with disabilities, such as DKI Jakarta (Wijayanti, 2019), Bandung City (Widianingsih & Paskarina, 2019), Semarang City (Ratna & Kismartini, 2018), Makassar City (Karim, 2018), even Batam City (Tan & Ramadhani, 2020) was considered not effective yet. Meanwhile, the government has issued regulations related to the rights and needs of people with disabilities through the issuance of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Reviewing the Policy of People with Disabilities Employment in Government Agencies

Puspitasari¹,

Laksmono

2021

J. Bina Praja

View full text Add to dashboard Cite

People with disabilities owned the same right to obtain employment to be civil servants. The government had created plenty of regulations to guarantee the right to obtain a job, starting from statutory regulations and various implementing regulations. However, a few problems in the scope of employment in government agencies still occur during this time, such as unachievable quotas, failure in procurement, and inequality for persons with disabilities. Moreover, it was not following the number of regulations that have been published. Hence, we were interested in analyzing the contents of the civil servant candidate recruitment policy and its implementation in 2017 through 2019 using a normative-empirical juridical approach, which was presented in a descriptive form. The Researchers examined statutory regulations and implementing regulations, supported by interview data from the stakeholders. In terms of content, the laws and regulations accommodated it quite well. Even though there were bad things, such as the Civil Servant Management regulation and technical regulations regarding the needs of employees in 2017 and 2018, that was considered discriminatory. Furthermore, Ministries and local governments have not fully followed the policies as written in the regulations. Briefly, there was an evolution of the regulations year by year; they were yet needed to improve policy content, although the policies continued to evolve for the better.

show abstract

Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam

Cited by 9 publications

References 0 publications

Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19

Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19

Menunggu Kinerja Komnas Difabel Bermitra Dengan Kepanduan Dalam Mengevaluasi Fasilitas Pasar Tradisional

Reviewing the Policy of People with Disabilities Employment in Government Agencies

Contact Info

Product

Resources

About