Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission

Wulandari, Ika; Budiantara, Martinus

doi:10.31849/dinamisia.v6i2.8205

Cited by 22 publications

(21 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Gambar 2 Kausalitas NIB dan Kepatuhan Pajak Sumber: Penulis, 2023 Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu nomor yang harus dimiliki suatu usaha sebagai identitas yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Wulandari & Budiantara, 2022). Agar usahanya dianggap formal, setiap entitas usaha yang berdiri di Indonesia diwajibkan untuk memiliki NIB, termasuk juga UMKM.…”

Section: Manfaat Nibunclassified

Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi

et al. 2023

View full text Add to dashboard Cite

A global recession is predicted to occur in 2023. In facing this condition, MSMEs have a key role in maintaining economic growth in Indonesia. Despite the significant potential to contribute to the Indonesian economy, many MSMEs still do not register as taxpayers. As a result, tax revenues in Indonesia have not been optimal. In addition, the phenomenon of MSME tax non-compliance has the potential to increase with the existence of regulations governing VAT rate increases. This study aims to review the potential for MSME tax compliance after the increase in VAT rates. This study uses a qualitative method using a content analysis approach. The data used in this study is MSME data sourced from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises website. In addition, this panel research data also uses MSME tax compliance data from the Directorate General of Taxes website. A review of data sourced from the content analysis is further elaborated using scoping review. This study concludes that there is potential for an increase in MSME tax compliance following an increase in the VAT rate. The increase in MSME tax compliance is projected to increase Indonesia's overall tax revenue. Thus, MSMEs have a significant role in facing a recession. Resesi global diprediksi terjadi di tahun 2023. Dalam menghadapi kondisi ini, UMKM memiliki peran kunci dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia, masih banyak UMKM yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Akibatnya, penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Selain itu, fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM berpotensi menjadi meningkat dengan adanya regulasi yang mengatur kenaikan tarif PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas potensi kepatuhan pajak UMKM setelah kenaikan tarif PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analysis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data UMKM yang bersumber dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, data panelitian ini juga menggunakan data kepatuhan pajak UMKM dari website Direktorat Jenderal Pajak. Ulasan atas data yang bersumber dari content analysis selanjutnya dielaborasi dengan menggunakan scoping review Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi peningkatan kepatuhan pajak UMKM setelah dilakukannya kenaikan tarif PPN. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM ini diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan pajak Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, UMKM memiliki peran signifikan dalam menghadapi resesi.

show abstract

Section: Manfaat Nibunclassified

Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi

et al. 2023

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dari analisis yang telah ditentukan, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan sosialisai dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi: Pada tahap sosialisasi dilakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMKM untuk diperkenalkan tentang OSS dan NIB (Anam, 2022). Tujuannya agar pelaku usaha dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online (Wulandari & Budiantara, 2022). Pada tahap pelatihan Peserta pelatihan UMKM diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha melalui web OSS.…”

Section: Metode Pelaksanaanunclassified

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)

Putra

Aprilia

Sari

et al. 2022

I-Com

View full text Add to dashboard Cite

Pelaku UMKM Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar mengalami perkembangan setiap tahunnya. Dalam perkembangannya tersebut, UMKM memerlukan izin usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah. Namun, para pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu masih minim dalam pengetahuan dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan pengetahuan dan mendampingi para pelaku UMKM dalam pembuatan NIB melalui web OSS. Metode pelaksanaan yang digunakan ada 3 tahapan, yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teori, pembuatan perizinan usaha dan penyerahan surat legalitas usaha. Hasil dari kegiatan ini yaitu para pelaku UMKM Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai legalitas usaha dan terdaftarnya usaha ke dalam lembaga OSS. Demikian pelaku UMKM mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan akses permodalan, pemberdayaan dari pemerintah, dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

show abstract

“…Izin yang didapatkankan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan online terpadu (Online Single Submission) nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam rangka percepatan perizinan dan peningkatan pelayanan publik [5] .…”

Section: Pendahuluanunclassified

Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal

Puspita

Zuchrillah

Hamzah

et al. 2022

SWGT

View full text Add to dashboard Cite

Indonesia telah lama menjadi negara yang memiliki potensi besar dalam industri halal. Namun, masyarakat Indonesia belum memahami akan pentingnya label sertifikat halal pada produk yang mereka gunakan. Kecamatan Tanjonganom, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah UMKM yang banyak dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Berkembangnya UMKM di Kecamatan Tanjonganom tersebut terkendala dengan produk yang belum mempunyai label sertifikasi halal dari LPPOM MUI Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal produk. Di satu sisi, kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi produk yang berlabel halal semakin meningkat. Prosedur pengurusan sertifikasi halal memerlukan berbagai macam dokumen, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari analisa kondisi masyarakat mitra dengan bekerjasama Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk. Setelah itu merancang kerangka kerja dan pelaksanaan program, dengan mengikuti pelatihan kader penggerak halal dan pengurusan NIB, serta memetakan produk unggulan Tanjonganom yang telah bersertifikat halal. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah para UMKM yang mengikuti pelatihan pengurusan NIB telah mendapatkan terbitan NIB. Dalam kerjasama jangka Panjang, tim abdimas akan membantu untuk mendaftarkan produk-produk unggulan Tanjonganom dalam Sertifikat Halal.

show abstract

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission

Cited by 22 publications

References 0 publications

Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi

Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)

Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal

Contact Info

Product

Resources

About