Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Modern

Abstract

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. “Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi acces to justice terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik, untuk itu pengadilan dituntut membantu pencari keadilan agar mendapat perlakuan yang adil.1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) disebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana2 ,cepat, dan biaya ringan”. Sejak dimulainya era reformasi sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara, MA sudah merespons adanya perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru MA 2010-2035, yang dilakukan tahap demi tahap. Semua ini dalam rangka penanganan atau penyelesaian perkara yang efektif dan efisien melalui sarana dan prasarana teknologi informasi. Merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan lagi hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA telah membuktikan hal ini, dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja (penyelesaian perkara) yang signifikan.
 
 Abstract
 A simple, fast and low-cost trial is expected to be able to answer the needs of economically weak justice seekers. "The principle of a simple, fast and low-cost judiciary means that the judiciary must open up wide space for access to justice, especially for those who are economically weak and socio-politically vulnerable. For this reason, courts are required to assist justice seekers in order to receive fair treatment. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 2 paragraph (4) states: "Judicial are carried out simply, quickly and at low cost" and Article 4 paragraph (2) states: "The court assists justice seekers and tries to overcome all obstacles and obstacles to a simple, fast, and low-cost trial can be achieved”. Since the start of the reform era of the state administrative system and institutions, the Supreme Court has responded to these changes. This can be seen from the vision, mission, and blueprint of the 2010-2035 MA, which was carried out step by step. All of this is in the context of effective and efficient handling or settlement of cases through information technology facilities and infrastructure. Realizing the principle of simple, fast, and low-cost justice is no longer just a slogan in the current justice system. The Supreme Court has proven this, from each annual report from year to year there has been a significant increase in performance (case resolution)
 Keywords: Modern Justice, Criminal System, Indonesia

Evolution of Indonesian Judiciary: From Struggle of Independence to Crisis of Accountability

“…Furthermore, judges need to be protected from all forms of threats, interventions, and manipulations that encourage them to issue decisions in favor of the authorities rather than focusing on the merits of each party's case. When the judiciary is not fully independent, rule of law becomes difficult to implement, especially if the enforcement agency consists of judges who are afraid to challenge the government's interests or tend to justify the government's actions (Syarifuddin, 2019).…”

“…In the 1945 constitution, there was no single provision that limited its freedom. Importantly, this freedom is not a privilege of judicial power but conforms with the spirit of the rule of law (Syarifuddin, 2019).…”