Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya

Abstract

Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realistasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit.
 Abstract:Letter forgery is a classic crime but still adorns crime statistics in Indonesia. As a criminal offense that still exists, there are still different interpretations in the meaning of the elements in the letter forgery crime. This creates uncertainty for law enforcers in applying the article of letter forgery crime against concrete legal events. Thus, a clear understanding and form of the letter forgery crimes regulated in the Criminal Code are required. This paper aims to provide an explanation of the form of letter forgery in a formal and material sense and its legal consequences so that it can assist law enforcers in implementing the right letter forgery article against concrete legal events.

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur )

“…Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa delik pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagai delik tunggal mengandung 2 (dua) makna, yakni membuat palsu atau memalsukan surat dalam arti formil dan materil. Dalam arti materiil bermakna isi dalam surat tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sedangkan dalam arti formil mencakup unsur-unsur formil yang dipalsukan, seperti tandantangan yang dipalsu, serta orang yang seharusnya tidak bertandangan namun bertandangan dalam suatu surat (Rahim & Rahim, 2021). Sedangkan Pakpahan et al, (2020) Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yaitu pada dakwaan pertama Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana perbuatan curang, alternatif kedua dengan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, alternatif ketiga 263 ayat (1) Jo.…”

Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana

“…(John, 2016) Sedangkan, Adami Chazawi menyatakan bahwa perselihan pra yudisial adalah masalah menghentikan sementara penuntutan oleh hakim di sidang pengadilan dengan alasan adanya perselisihan pra yudisial dengan perkara lain yang bisa terjadi dalam hal ada hubungannya dengan perkara lain (bisa pidana atau perdata) yang sudah lebih dulu diperiksa namun belum diputus. (Rahim & Rahim, 2021) Selain itu, di samping ketentuan Pasal 81 KUHP yang sudah dijelaskan sebelumnya, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980 sebagai produk internal Mahkamah Agung yang mencoba mengisi kekosongan hukum untuk menjelaskan penyelesaian prejudiciel geschil yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata, pada pokoknya, ada 4 (empat) hal yang diatur kedua peraturan tersebut. Pertama, ketika terdapat suatu perkara pidana yang masih belum jelas status kepemilikan suatu hak ataupun hubungan hukum antara dua pihak, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan perkara perdatanya.…”

Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Komputer

“…Dalam hal ini pelaku bisa melakukan akses secara illegal, penyerangan kepada jaringan (pembobolan) dan lain lain yang terkait dengan sistem pengamanan jaringan (networking). Kategori kedua adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung maksud dan tujuan seperti layaknya kejahatan konvensional, misalnya pencurian atau pemalsuan (Rahim & Rahim, 2021). Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global.…”