Pelayanan Publik Melalui E-Klampid dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan Berbasis Good Governace di Kota Surabaya

Abstract

Pelayanan publik ialah bentuk kegiatan yang diupayakan untuk membantu keperluan pelayanan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk baik berupa jasa, barang, atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah wajib melakukan pelayanan publik secara optimal yang berdasar pada undang undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pelayanan publik ialah bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, oleh sebab itu pemberian pelayanan publik dituntut harus dilaksanakan secara optimal. Upaya bentuk pelayanan publik yang diadakan oleh pemerintah salah satunya yaitu dalam bidang administrasi kependudukan.Mengenai pelayanan Dispendukcapil Kota Surabaya adalah bidang administrasi kependudukan. Sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan segala pelayanan administrasi kependudukan khususnya untuk wilayah Surabaya. Dalam pengembangan smart city menggunakan e-governance ini tidak lain tidak bukan pemerintah kota surabaya khususnya dispendukcapil kota surabaya memberikan tujuan pelayanan publik yang lebih baik dan prima serta memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Adanya pembaharuan sangat dibutuhkan yang dimaksudkan untuk memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pembaharuan tersebut maka akan tercipta sistem, metode, serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat waktu layanan, memangkas birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelayanan e-klampid dalam mewujudkan good governance di kota Surabaya dan mengetahui faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan aplikasi e-klampid secara online. metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini merujuk berdasarkan empat indikator good governance yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, supremasi hukum, efektifitas dan efisiensi.

Analysis of the Implementation of TQM (Total Quality Management) in the Sayang Warga Program’s Innovation (Case Study at the Kendangsari Subdistrict Office, Surabaya)

“…Peningkatan pelayanan publik (public service) harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat social rihgts ataupun fundamental rights (Eldo & Mutiarin, 2019). Pelayanan publik digunakan sebagai suatu tolak ukur kinerja layanan pemerintah pada masyarakat yang paling mencolok dalam pandangan masyarakat (Pratama et al, 2022). Masyarakat bisa langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, sebab kualitas layanan publik berperan sebagai hajat kalangan luas dan menerima pengaruhnya dari segala kalangan.…”

Penerapan Sistem Informasi Dukcapil Oloh Itah SI-DOI Dalam Menunjang Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya

“…Selain itu hambatan pada implementasi kebijakan Smart City seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, juga layanan internet yang kurang optimal (Mursalim, 2017). Serta pelayanan online yang mengalami kendala pada server dan kehilangan data base (Sumarno, dkk, 2022).…”