2009
DOI: 10.17528/cifor/002653
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Pelajaran dari desentralisasi kehutanan: mencari tata kelola yang baik dan berkeadilan di Asia-Pasifik

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2018
2018
2018
2018

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 28 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Persoalan lain yang mengakibatkan tersendatnya proses tata ruang adalah adanya konflik kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Colfer et al, 2009;Kartodiharjo, 2010). Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah lebih inferior daripada pemerintah pusat terutama terkait dengan kapasitas pembuatan undang-undang (Hudalah & Woltjer, 2007).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Persoalan lain yang mengakibatkan tersendatnya proses tata ruang adalah adanya konflik kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Colfer et al, 2009;Kartodiharjo, 2010). Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah lebih inferior daripada pemerintah pusat terutama terkait dengan kapasitas pembuatan undang-undang (Hudalah & Woltjer, 2007).…”
Section: Pendahuluanunclassified