2018
DOI: 10.32666/tatasejuta.v4i2.37
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Patologi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0

Abstract: Tulisan ini bermula dari keprihatinan mengenai pelayanan public yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode deskritif dan pendekatan kualitatif, masalah pelayanan public yang ada dalam hal patologi dapat diminimalisir di era revolusi industry saat ini mengingat semakin berkembangnya akses teknologi dan transparansi yang diberikan mengenai layanan baik waktu serta biaya yang harus disipakan dalam hal mendapatkan pelayanan  dari pemerintah. Jenis patologi yang berkaitan dengan persepsi dan gaya manajerial ak… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
2

Citation Types

0
3
0
2

Year Published

2020
2020
2022
2022

Publication Types

Select...
3
1

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(5 citation statements)
references
References 0 publications
0
3
0
2
Order By: Relevance
“…Pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Sinambela, 2006). Kebutuhan yang dimaksud bukan kebutuhan secara individual tetapi berbagai kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat secara luas misalnya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, termasuk administrasi kependudukan sipil (Hamirul, 2019). Pelayanan publik merupakan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan melalui pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.…”
Section: Pendahuluanunclassified
See 1 more Smart Citation
“…Pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Sinambela, 2006). Kebutuhan yang dimaksud bukan kebutuhan secara individual tetapi berbagai kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat secara luas misalnya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, termasuk administrasi kependudukan sipil (Hamirul, 2019). Pelayanan publik merupakan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan melalui pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Administrasi kependudukan meliputi kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen atau data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan merupakan hal yang vital karena dokumen yang diterbitkan merupakan dokumen dasar dalam penerbitan dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh masyarakat (Hamirul, 2019). Hal ini menunjukkan adanya suatu relevansi antara administrasi negara dengan administrasi kependudukan dengan dijembatani oleh pelayanan publik.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Then, Hajar [4] also stated that in realizing good governance, it must be supported by the resources owned by the region, including the components involved in governance so as to produce good and quality performance. Furthermore, Hamirul [5], concluded that the problem of public services must be minimized due to the development of access to technology and the transparency provided regarding public services and is based on the time and cost that must be prepared to get excellent service. Thus, in implementing e-Keluraham as a product of public service innovation in Koya Timur Village, it must be optimally supported by existing resources, especially the government and internet access networks.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Because of its orientation towards the public or the people, the state tries in such a way as to serve its people. If the people served the state or government in the past, now the government or form is the people's servant (Denhardt & Denhardt, 2000;Hardiyansyah, 2018;Hamirul, 2018). The occurrence of this paradigm shift, apart from the demands of society, democracy in various fields of life, including requests for decentralization or regional autonomy (for the case in Indonesia), changes and advances in information technology, communication technology, and transportation technology, is also inseparable from changing paradigms itself (Sudrajat, 2009;Setijaningrum, 2011;Herizal et al, 2020) However, changing the orientation to the people is not an easy thing.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%