Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi

Abstract

Social Forestry (SF) is one of the government’s community-based forest management programs, which aims to balance environmental needs with the welfare of communities around the forest. However, in the program’s implementation, due to social norms and gender inequalities, women are often marginalized in access and management of SF. This study analyzes women’s participation in SF, primarily from the perspective and experience of women at the site level. This study used qualitative research; data mining was carried out through focus group discussions (FGD) and interviews with women at the site level and with assistance from civil society organizations (CSOs) in five provinces (Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, West Kalimantan, Central Sulawesi, and West Papua). This study shows how cultural barriers affect the forms and good practices of women’s participation in SF and their impacts.

Multikulturalisme dan Kebijakan Publik: Rekognisi dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia dalam Perspektif Universalisme Interaktif Seyla Benhabib

“…Walaupun proses perumusan kebijakan publik menekankan konsep partisipasi sebagai landasan untuk menjamin adanya pemberdayaan bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan, makna terhadap partisipasi diterjemahkan secara salah untuk mengaburkan fakta bahwa perempuan tetap menjadi kelompok yang rentan dan termarginalisasi. 16 Masyarakat adat telah tereksklusi dalam perumusan kebijakan publik, dan lebih dari itu, perempuan masyarakat adat berada pada posisi yang paling rentan dan termarginalisasi dalam perumusan kebijakan publik atau keputusan-keputusan masyarakat adat.…”

Keagenan Perempuan pada Krisis Iklim

“…Hal ini dibuktikan dengan tidak terjadinya banjir dan penanaman hutan kembali. Di samping itu, perempuan juga mendapatkan pemberdayaan ekonomi dari hasil pengolahan hasil hutan (Boang Manalu, Subono & Putri 2022). Dalam studi tersebut, terlihat bahwa ketika perempuan terlibat secara setara, mereka dapat bernegosiasi dengan masyarakat, komunitas, lembaga formal, hingga pemerintahan daerah untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan dan pengalaman mereka memainkan peran penting dalam melestarikan sumber daya di sekitar mereka.…”