Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

Abstract

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama prinsip transparansi atau keterbukaan. Maksud dari keterbukaan itu sendiri adalah adanya tindakan pemerintah dan masyarakat yang saling berkesinambungan dan kooperatif. Salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Pesisir Resun adalah Pembuatan Peraturan Desa (Perdes). Kajian konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Resun Pesisir. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan desa antara lain ikut serta dalam tim atau kelompok kerja untuk penyusunan peraturan desa, melakukan audiensi publik atau mengundang pertemuan untuk merancang peraturan desa, melakukan tes yang valid kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan, mengadakan lokakarya tentang peraturan desa. Raperdes sebelumnya secara teoritis dibahas oleh DPRD dan Penerbitan Ranperdes agar mendapat respon publik

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Bulu Hadek Dalam Implementasi Tata Ruang Mangrove

“…(Zaim et al, 2020). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam proses perumusan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Nurhadiyanti, 2022).…”