PARADIGMA HUKUM YANG BENAR DAN HUKUM YANG BAIK (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)

Abstract

Korupsi bukan saja bermakna merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara kuantitatif, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak konstitusionalitas warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Korupsi merupakan perbuatan yang merongrong ideologi bangsa sebagai landasan dan arah keberlangsungan peradaban bangsa. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat disejajarkan dengan bughot (pemberontakan) terhadap sendi-sendi keteraturan Negara hukum. Putusan hakim perkara korupsi merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat untuk mewujudkan tujuan luhur dalam pembentukan Negara. Putusan hakim perkara korupsi menjadi risalah sejarah dalam membangun peradaban umat manusia untuk hidup sejahtera, tertib, cerdas, dan adil secara utuh. Hukum yang baik (bersumber dari nilai moralitas) dan hukum yang benar (bersumber dari nilai konstitusionalitas), harus dan wajib menjadi paradigm dalam membangun grand design hukum yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Paradigma desain putusan hakim perkara korupsi di Indonesia harus simetris dengan konsep Negara hukum yang sebenarnya. Putusan hakim perkara korupsi hakekatnya merupakan wujud Negara hukum yang mensejahterahkan rakyatnya. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil sebagai wujud ketertiban dan keteraturan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil mempunyai kekuatan sebagai alat centripetal dan centrifugal dalam mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Kata Kunci : hukum, korupsi, baik, benar

Dysfunctional Factors of Environmental Law on Strategic Lawsuit Against Public Participation and Developing Remedial Strategies Through Reconstruction Criminal Law System Model in Indonesia

“…From this context, the judge embodied the law, which was subsequently incorporated into the constitutional actions performed. 30 Based on this description, the role of law enforcement officials should be promoted, specifically judges, as constitutional mouthpieces, and lawmakers. This was because the determination of law was very important in judicial practice.…”

Analysis of The Potential of Rancakalong Tourism Using Attraction, Accessibility, Amenity and Ancillary Approaches (4A)

“…Tourist attractions are an essential element that can attract the arrival of travelers.Accessibility is the facilities and infrastructure to make it easier for tourists to visit various objects, such as transportation facilities. Factors related to Accessibility, such as direction signs, airport locations, terminal locations, how much traveling time, how much it costs to travel, and transportation to tourist sites, are also important(Bambang Sunaryo, 2013).Andrianto (2016) explains that supporting facilities and infrastructure must be available if the traveler is in a tourist object. These facilities include the provision of accommodation, food and drink needs, having an area to hold performances, entertainment venues, and shopping.…”