Paradara Dalam Delik Kesusilaan Di Kota Denpasar: Persepektif Hukum Hindu

Abstract

<p><em>Crimes against women (paradara) often occured in people's lives. Moral degradation and decency as one of the opposite causes, the victims were Hindu women, such as rape, adultery, sexual abuse and child copulation. Hindu women used the object of abuse for the perpetrators of paradara. Paradara and dispute laws were laws that could be accepted according to the provisions of the Criminal Code and also the provisions of Law No. 23 of 2002 and Law No. I7 of 2016 concerning the protection of children with a maximum prison sentence of 20 years. Paradara and following the moral dispute, which took place in the city of Denpasar, carried out by individuals or groups of people in connection with Hindu women were seen as being weak and easily harassed by supporters. Women in Hinduism</em><em> </em><em>were very respected and also honored, because Hindu women who gave birth succeeded in winning the continuity of Hinduism. Once approved, the woman would receive prosperity and where women were harassed then the misery and destruction would be obtained. If there was a crime, Paradara applied Hindu law as a death sentence, the purpose of the application of punishment is to provide peace and harmony</em></p>

Upaya Antisipasi Tindak Asusila Di Lingkungan Institusi Pendidikan Formal Menurut Pandangan Agama Hindu

“…Dalam sastra ajaran agama Hindu telah banyak termuat sanksi-sanksi tegas yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak asusila. Kehadiran sastra Kantaka Sodhana yang berperan sebagai kitab hukum pidana Hindu, yang intisarinya bersumber dari kitab Manawadharmasastra yang dikonkretisasi kedalam kitab turunannya yang lain seperti kitab Sarasamusccaya, Adi Agama, Manawa Swarga, Kutara Menawa serta kitabkitab hukum lainnya yang menyuratkan tentang ketentuan hukum bagi personal atau umat manusia yang sejatinya dapat difungsikan sebagai panutan mutlak dalam melindungi generasi Hindu (khususnya) dari beragam tindakan asusila yang terdiri dari beragam bentuk dan kategori (Putrawan et al, 2019). Jadi kaitannya dengan kajian literatur yang penulis teliti dalam artikel ini, dominan terfokus pada beberapa tindak asusila berupa kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, serta pencabulan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, pesantren, serta institusi lembaga pendidikan tinggi (perguruan tinggi).…”

“…Pertama, Lembaga Pemerintah wajib berupaya lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan asusila berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Putrawan et al (2019) sebagaimana diketahui bersama bahwa tindak kejahatan asusila termasuk tindak kejahatan seksualitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas tersurat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang secara khusus diatur pada pasal 285 sampai pasal 296 KUHP. Didalamnya mengatur terkait tindak kejahatan seksual antara lain perbuatan cabul, perbuatan zina dan pemerkosaan yang kesemuanya itu termasuk perbuatan kesusilaan.…”

“…Kedua, menjatuhkan sanksi hukum pidana Hindu yang mengacu pada sastra Kantaka Sodhana sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Manavadharmasastra, Adi Agama, Sarasamuccaya, Manawa swarga, Kutara Manawa, serta turunannya. Penerapan kitab kantaka sodhana atau hukum pidana Hindu tersebut, akan lebih memberatkan bagi para pelaku tindak asusila, karena disamping dijatuhi hukuman denda, hukuman potong jari hingga hukuman mati juga akan diterima para pelaku sebagai bentuk hukuman maksimal (Putrawan et al, 2019). Sebagaimana yang tertuang dalam Manawa Dharmasastra VIII.359, yang menyatakan bahwa "Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena istri dari keempat warna itu harus dijaga benar-benar" (Pudja & Sudharta, 2002).…”

“…Sanksi adat inilah yang mutlak juga diterapkan secara nyata bagi para pelaku tindak asusila di Lembaga Pendidikan formal. Berdasarkan kajian Putrawan et al (2019), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi adat tersebut dapat berupa harta danda (denda material) juga berupa Sangaskara danda (melakukan upacara agama guna penyucian dengan tingkat yang besar), juga diberhentikan statusnya di masyarakat sebagai Krama adat (kanorayang) juga diberhentikan sebagai krama desa, dituntut mengadakan upacara penyucian (prayascitta) atau pembersihan secara sekala dan niskala. Pembersihan secara niskala bertujuan mengembalikan kesucian perempuan Hindu yang telah dinodai oleh pelaku tindak asusila tersebut, dengan harapan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan kesusilaan lainnya.…”