Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dan Sistem Pemungutannya

Abstract

The study aims to elaborate on carbon taxes as a potential source of state revenue. This study also provides an overview of the imposition of excise rates that can be applied in Indonesia. Besides, this study tries to look deeper into the procedures for reporting and monitoring excise tax paid by taxpayers. This research uses descriptive qualitative research methods. A review of documents and regulations related to carbon emissions in Indonesia and other countries is an important source. The study was conducted by comparing best practices in several countries with Indonesia regarding government policies regarding carbon tax policies. The study results show that there is potential for state revenue from carbon taxes. On the other hand, the collection of carbon taxes requires a system-integrated procedure between the Ministry of Finance and the Ministry of Environment and Forestry. Therefore, digitizing the system and establishing a data warehouse is important to support the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) as the excise collection authority. An important finding in this study's conclusion is the urgent need for regulations to implement a carbon tax in Indonesia. In the future, this research is expected to trigger further research on carbon taxes and their effects on national economic growth.

Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia

“…Penelitian Irama (2019) dilanjutkan oleh Saputra (2021). Penelitian yang dilakukannya juga bertujuan untuk melihat bagaimana potensi dati pajak karbon sebagai sumber penerimaan perpajakan yang baru jika semisal pajak karbon diterapkan, dan sekaligus membahas terkait bagaimana sistem pemungutan pajak karbon yang tepat untuk dilakukan.…”

“…Penelitian yang dilakukannya juga bertujuan untuk melihat bagaimana potensi dati pajak karbon sebagai sumber penerimaan perpajakan yang baru jika semisal pajak karbon diterapkan, dan sekaligus membahas terkait bagaimana sistem pemungutan pajak karbon yang tepat untuk dilakukan. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa jika tarif pajak karbon diterapkan sebesar US$3 per ton CO₂e maka potensi pajak yang diperkirakan dapat diperoleh Pemerintah Indonesia mencapai Rp43,7 triliun (Saputra, 2021). Selain itu, penelitian Saputra (2021) menjelaskan bahwa selain dengan pajak, emisi karbon juga dapat ditekan dengan menggunakan skema perdagangan atau yang sering disebut sebagai Cap-and-Trade System. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait penerapan pajak karbon di Indonesia hanya membahas terkait urgensi penerapan pajak karbon dan perkiraan potensi penerimaan perpajakan yang dapat diperoleh pemerintah dari pajak karbon.…”

“…Selain itu pula, penelitian terdahulu juga masih berkiblat kepada negara-negara seperti Afrika Selatan (Irama, 2019b), kemudian Amerika Serikat, Australia dan Singapura (Saputra, 2021) sebagai negara pembandingnya. Masih sangat minim penelitian yang membahas terkait bagaimana perbedaan mekanisme penerapan pajak karbon di negara Eropa, seperti Swedia dan Finlandia, dengan rencana penerapan pajak karbon di Indonesia.…”

Climate Change, Carbon Tax, and the Indonesian Directorate General of Taxes Preparedness in Implementing the New Carbon Tax

“…For the first time, Indonesia has put a price on carbon emissions, following the lead of 26 other nations. This plan is part of Indonesia's larger strategy to fulfill its 2030 aim of reducing carbon dioxide (CO2) emissions by 29 percent on its own or 41 percent with international support (Saputra, 2021;Simatupang et al, 2021).…”

Program Penguatan Reformasi Pada Kantor Bea dan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru)

“…Pemerintah tentunya mengharapkan KPPBC TMP B Pekanbaru untuk mampu melayani dengan service excellent untuk para pengguna layanan bea cukai dengan mengaplikasikan teknik pekerjaan yang cepat serta tanggap akan kebutuhan para stakeholders. Program PRKC merupakan upaya perubahan mendasar oleh DJBC dalam seluruh sistem kepabeanan dan cukai (Saputra, 2021). Melalui program ini pemerintah mengharapkan terjadinya peningkatan terhadap efektifitas organisasi guna memenuhi ekspektasi dari para pengguna jasa serta, memberikan dukungan terhadap pembangunan nasional.…”