Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”

Abstract

The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local regulations must refer to the existing statutory provisions, especially those which govern the relationship between the central and the region in the Unitary of the Republic of Indonesia. Study on the existence of the Syari"ah Regional Regulation is a topic of the discussion that characterizes the dynamics of science, especially after the reform in Indonesia. The standpoint of most of the discussions about the existence of the Syari"ah Regional Regulation is quite varied, among others are: (a) from a legal standpoint, namely Law No. 10 year 2004 about the establishment of laws and regulations; (b) from a political standpoint; (c) from a social standpoint, and; (d) assessment of the investment point of view. From some of these studies, public policy should be any more emphasis on the benefit aspects of society. It is based on the legal maxim "policy of a top leader to his people always leads to a benefit". Abstrak: Kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah (PERDA), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi secara luas yang dimiliki oleh suatu daerah. Sebagai sebuah negara yang menganut asas legalitas dalam setiap penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka batasan kewenangan daerah dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, haruslah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya yang mengatur tentang hubungan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesi. Kajian tentang keberadaan PERDA

Faktor-Faktor Pengaruh Kegagalan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

“…Penelitian ini menggunakan 30 penelitian terdahulu yang akan dikelompokkan berdasarkan tema yang dibahas pada penelitian itu sendiri. Selanjutnya penelitian terdahulu tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok kategori perda syariah (Muntoha, 2010) yaitu perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, perda syariah terkait mode pakaian, perda syariah terkait keterampilan beragama, dan perda syariah terkait dengan pemungutan dana sosial dan zakat. Larangan pelacuran masuk dalam peraturan syariah terkait dengan moralitas karena mengatur tentang kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan moral.…”

The Indonesian Electoral System Development: Does Papua Need Local Parties?

“…Theoretically and at an empirical level, asymmetric autonomy can be interpreted as an alternative policy by the central government in a country facing enormous inequality suffered by certain regions, both in terms of economic, demographic, social pluralism, and aspects of welfare. This policy of granting asymmetric autonomy, by giving different treatment, is expected to eventually allow for stronger national coherence or unity due to more specific problems can be resolved peacefully and with far more satisfying results [9].…”

Pergeseran Orientasi dan Ekspresi Elit Pesantren di Kota Tasikmalaya

“…Hal ini karena setiap orientasi dan ekspresi keagamaan masyarakat dalam sejarah Indonesia selalu berkaitan dengan bagaimana tipe sebuah rezim. Seperti ketika Indonesia berada di bawah Orde Baru yang represif terhadap ekspresi-ekspresi masyarakat yang membahayakan eksistensi rezim (Muntoha 2010). Namun demikiam, orientasi dan ekspresi keagamaan muncul dalam bentuk yang beragam ketika Indonesia memasuki era reformasi.…”