Opsi KPBU Proyek SPAM Regional Keburejo  Provinsi Jawa Tengah: Pendekatan Manajemen Risiko

Sutantiningrum, Kartika Hapsari; Hatmoko, Jati Utomo Dwi

doi:10.14710/mkts.v25i1.19450

Cited by 4 publications

(4 citation statements)

References 13 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Penelitian Adiyanti & Fathurrahman (2021), Ameyaw & Chan (2015) dan Ameyaw & Chan (2016) menyatakan hal serupa, bahwa faktor utama kesuksesan KPBU adalah komitmen badan usaha dan badan layanan publik, konsorsium badan usaha yang kuat, serta alokasi risiko yang berimbang. Alokasi risiko yang berimbang dimitigasi dari tahap pra konstruksi, konstruksi, hingga tahap operasi pemeliharaan (Sutantiningrum, Hamoko, & Jati, 2019).…”

Section: Critical Success Factor (Csf) Kpbuunclassified

Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum

Amelia

2023

View full text Add to dashboard Cite

ENGLISHThe mandate for the provision of drinking water is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024, with the target of increasing access to national safe drinking water up to 100%. The limited government funding encourages the development of alternative financing, one of them is through Public Private Partnership (PPP). There are not many PPP scheme in the drinking water sector in Indonesia, because there are still no best practices for successful PPP on water supply system. This paper aims to identify the success factors in the PPP on water supply system. Thus, this will facilitate the preparation of strategic steps for a better implementation of PPP on water supply system. The implementation method is by literature study, in-depth interview and questionaire fulfillment. There are 4 critical factors for the success of the PPP on water supply system: 1) commitments responsibilities of the central government, regional governments and business entities; 2) a balanced distribution of risk allocation between the government and business entities; 3) coordination and professional management of PPP institutions; and 4) a favorable and efficient legal framework. Multi-stakeholder collaboration and synergy are needed in taking strategic steps to provide water supply, such as related regulations and permits. INDONESIAAmanah penyediaan air minum dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100%. Keterbatasan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendorong pengembangan alternatif pembiayaan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU sektor air minum belum banyak dilakukan di Indonesia karena belum adanya praktik baik kesuksesan pendanaan KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan KPBU SPAM, sehingga diharapkan akan mempermudah implementasi KPBU SPAM yang lebih baik di masa depan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan studi literatur, wawancara dan pengisian kuesioner oleh praktisi. Penelitian difokuskan kepada proyek KPBU SPAM pada tahap transaksi, konstruksi dan operasional. Terdapat 4 faktor kritis kesuksesan KPBU SPAM: 1) komitmen dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta badan usaha; 2) pembagian alokasi risiko secara berimbang antara pemerintah dan badan usaha; 3) koordinasi dan kelembagaan pengelolaan KPBU secara profesional; dan 4) kerangka hukum yang menguntungkan dan efisien. KPBU bukan merupakan solusi tunggal dan satu-satunya, dalam penyediaan SPAM. Diperlukan kolaborasi dan sinergi multipihak dalam pengambilan langkah strategis penyediaan SPAM seperti peraturan dan perizinan terkait.

show abstract

Section: Critical Success Factor (Csf) Kpbuunclassified

Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum

Amelia

2023

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Some projects such as Sodetan Ciliwung are difficult to continue for 6 years because of these problems (Detiknews, 2023). This land acquisition problem has been categorized as one of the 3 risks with very high difficulty by Sutantiningrum & Hatmoko (2019). One reason is because land acquisition is very expensive (Ameyaw & P.C.…”

Section: Land Acquisitionmentioning

confidence: 99%

PPP as a Creative Financing Innovation in The Financing of Makassar Parepare Railway Infrastructure

Adam,

Wang,

Fauziah

et al. 2023

IJBAE

View full text Add to dashboard Cite

Provision of infrastructure is needed to accelerate economic growth, improve people's welfare, and realize the availability of better public services. The involvement of the private sector as an innovation in infrastructure development will create better public services. The Government of Indonesia introduced the Public - Private Partnership (”PPP”) scheme in the provision of infrastructure to provide a room for the Government to cooperate with the private sector based on the principle of proportional risk allocation. The PPP project with the Availability Payment (AP) scheme is something new in Indonesia. PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) with its project" Makassar-Parepare Railway " is the first project to use this scheme.

show abstract

“…Menurut Sutantiningrum dan Hatmoko (2019), masalah pembebasan lahan ini bahkan dikategorikan sebagai salah satu dari tiga risiko dengan kesulitan tertinggi pada masa sebelum konstruksi, karena membutuhkan adanya persetujuan dari banyak pihak/stakeholder, serta proses yang lama dan biaya ganti rugi yang mahal. Adapun rencana jalur KA Makassar-Parepare telah disusun dengan baik oleh Kementerian Perhubungan selaku PJPK, begitupula biaya proses pembebasan lahan yang telah dialokasikan dengan menggunakan dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan, sehingga hambatan pembebasan lahan secara keseluruhan sebenarnya terdapat pada proses negosiasi pembebasan lahan itu sendiri dengan beberapa pemilik tanah.…”

Section: Isu Pembebasan Lahanunclassified

Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare

Patu

Akhmadi²

2021

JKP

View full text Add to dashboard Cite

Public-Private Partnership (PPP) is an infrastructure project financing system developed to solve the limited development budget. The Makassar-Parepare railway is the first PPP project handled by the Ministry of Transportation as the PJPK. This paper aims to evaluate the preparation stage of the Makassar-Parepare project. The research method used is descriptive qualitative. Primary data was collected through interviews. The data obtained were analyzed using the ATLAS.ti application. The results of the study indicate that the PPP preparation of the Makassar-Parepare project has generally been well carried out based on regulations. However, there are some obstacles in the preparation process, such as schedule delays due to land acquisition and the lack of understanding of the person in charge of the cooperation program because of unpreparedness of human resources. Thus, good organizational coordination is needed in the preparation process of the PPP project. Abstrak Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan suatu sistem pembiayaan proyek infrastruktur yang dikembangkan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan. Salah satu proyek strategis nasional yang menggunakan skema KPBU saat ini yaitu proyek KPBU Kereta Api (KA) Makassar-Parepare. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi tahap penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan peraturan yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Meski demikian, terdapat kendala dalam proses penyiapan seperti pada proses penetapan trase jalur kereta api yang mengalami kemunduran jadwal karena permasalahan pembebasan lahan, dan minimnya pemahaman penanggungjawab program kerjasama (PJPK) terhadap konsep KPBU. Hal ini terjadi karena proyek KA Makassar-Parepare merupakan proyek KPBU pertama yang ditangani oleh Kementerian Perhubungan selaku PJPK, sehingga kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi organisasi yang baik sangat diperlukan dalam proses penyiapan proyek KPBU kereta api.

show abstract

Opsi KPBU Proyek SPAM Regional Keburejo Provinsi Jawa Tengah: Pendekatan Manajemen Risiko

Cited by 4 publications

References 13 publications

Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum

Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum

PPP as a Creative Financing Innovation in The Financing of Makassar Parepare Railway Infrastructure

Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare

Contact Info

Product

Resources

About