Opini Dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan  Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan Barat, Tengah, Dan Timur

Purba, Charles Bohlen

doi:10.24912/ja.v18i3.272

Cited by 4 publications

(4 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pemberian opini kepada pemerintah daerah bergantung pada kualitas laporan keuangannya. Hal itu juga karena adanya peran APIP dalam tugas Pengawasannya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas LKPD (Purba 2014 .000…”

Section: H1unclassified

Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Wulandari

Bandi

2015

JAB

View full text Add to dashboard Cite

Section: H1unclassified

Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Wulandari

Bandi

2015

JAB

View full text Add to dashboard Cite

“…Selain itu yang memiliki sertifikat keahlian dibidang pengelolaan keuangan hanya PPSPM dan BP, sedangkan PPK belum memiliki sertifikat keahlian dibidang perbendaharaan dan pengelolaan barang dan jasa. Merujuk pada wawancara dengan pengelola keuangan di tingkat kabupaten, dapat ditemukan sebagian besar pengelola keuangan tidak memiliki jenjang pendidikan yang sama dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola keuangan, sehingga perlu ditingkatkan kompetensinya (Purba, 2014).…”

Section: ) Komitmen Pimpinan Terhadap Tindak Lanjut Temuan Audit Peng...unclassified

Follow-up Analysis of Financial Management Examination Results within the General Election Supervisory Board of Maluku Province

Ilham Burungasy,

Hariyanti,

Basuki

2024

daengku j. hum. soc. sci. innov.

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to determine the extent to which the findings of the BPK and the Inspectorate have been followed up by the Bawaslu of Maluku Province and Bawaslu District. The method used is a qualitative method by taking a number of sample respondents from both Bawaslu, Maluku Province, and Bawaslu District. The results of the interview are then analyzed in the form of narration to draw conclusions. The results showed that the findings of the CPC had been followed up by 20% while the Inspectorate was 53%. The slow follow-up process is caused by several factors, namely: weak leadership commitment, inadequate human resource competence, weak internal control, lack of literacy on legislation and limited infrastructure

show abstract

“…Permasalahan terkait tindak lanjut ini juga menjadi perhatian peneliti lainnya, antara lain dilakukan oleh: (Purba, 2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang positif dan signifikan atas opini LKPD. Charles Bohlen Purba juga merincikan persentase status tindak lanjut di masing-masing pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, berapa persen rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dari masing-masing status tindak lanjut.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Wijaya

Astuti

Priyadi

2022

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut masih ada yang belum selesai tindaklanjutnya, ada yang belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, dan apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder, observasi dan wawancara dengan informan yang dipilih yaitu pejabat teknis di Inspektorat, BPPKAD, pejabat dan auditor di BPK yang menangani pemantauan tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemantauan belum berjalan sebagaimana mestinya, masih terjadinya permasalahan serupa di tahun berikutnya menunjukkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum sepenuhnya efektif, namun tindakan perbaikan sesuai rekomendasi telah efektif dalam memperoleh opini WTP

show abstract

Opini Dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan Barat, Tengah, Dan Timur

Cited by 4 publications

References 2 publications

Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Follow-up Analysis of Financial Management Examination Results within the General Election Supervisory Board of Maluku Province

Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Contact Info

Product

Resources

About