Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Abstract

Keyword: Model of legal policy; corporate social responsibility AbstrakPenelitian ini mengkaji model kebijakan hukum CSR di Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, negara, masyarakat, serta lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach).Data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan sesuai dengan variabel masing-masing untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan hukum CSR Indonesia yang bersifat mandatory disertai sanksi sudah tepat. Perubahan Paradigma Hukum HAM yang juga menjadikan perusahaan sebagai pengemban kewajiban hak ekosob merupakan faktor pendukung yang kuat terhadap model kebijakan hukum CSR Indonesia.Kata-kata Kunci: Model kebijakan hukum; corporate social responsibility

The Effect of Corporate Social Responsibility on Profit Management Registered in Indonesian Stock Exchange

“…When viewed from a perspective, there is an element of economic motive in it. This is because there is compliance with CSR activities such as norms, environmental sustainability and human rights which are considered lacking in the application of CSR activities that are voluntary (Sefriani & Wartini, 2017). Companies that involve CSR activities in their daily lives with the aim of establishing good relations with stakeholders are considered not to have an influence on the company's economy (Citrajaya & Ghozali, 2020).…”

Pendampingan Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Atas Dampak Pembangunan Penginapan

“…Bukan hanya itu, perdebatan mengenai legalitas CSR yang bergeser dari aktivitas sukarela menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan juga muncul di Indonesia. Sejak kemunculan CSR tahun 2007, konsep kebijakan hukum CSR merupakan suatu kewajiban (bukan sukarela) dan diikuti dengan pemberlakukan sanksi bagi pelanggar (mandatory) terkhusus kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, sebagaimana tertuang dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal (Sefriani & Wartini, 2017).…”

Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Ikhtiar Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup

“…26 Dalam khazanah ilmu hukum upaya memahami kebijakan resmi negara dikenal dengan studi politik hukum, studi ini diarahkan untuk menelaah kebijakan yang telah diberlakukan dan akan diberlakukan guna mencapai tujuan negara. 27 Bertautan dengan penelitian tersebut, menjadi fokus kajian meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 28 Pilihan politik hukum pemerintah Indonesia atas perlindungan lingkungan dimulai dengan menggeser pendulum karakter tanggung jawab perusahaan, dari bersifat sukarela (responsibility) menjadi wajib (liability), 29 mencakup ikhtiar mendudukkan secara tepat sifat dari tanggung jawab yaitu bersifat wajib.…”