Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman

Abstract

Tingkat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak terlepas dari ragam faktor, salah satunya adalah modal yang dimilikinya. Kajian ini menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah politik patriarkhi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan fokus analisis pada kasus Kabupaten Sleman pada 2019. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di kabupaten ini merupakan tertinggi dibanding kabupaten lain di Yogyakarta, yaitu sebanyak 13 kursi (26%) dari total 50 kursi. Kajian ini menemukan bahwa meski perolehan kursi perempuan tampak terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarkhi melalui medan Pemilu. Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal, artikel ini berargumen bahwa modal-politik, sosial, ekonomi dan simbolik-diyakini sangat penting bagi perempuan untuk terjun dalam politik, tetapi pada kenyataannya modal itu ditentukan oleh habitus politik patriarkhi dalam kesadaran caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Karena itu, meski sistem politik dalam Pemilu menyediakan afirmasi bagi caleg perempuan, dalam praktiknya, dominasi habitus politik patriarki yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat tidak memungkinkan caleg perempuan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding laki-laki.

Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang

“…Namun penulis menemukan hal yang menarik, yakni nomor urut 1 dan 2 di kelima Dapil Kota Tangerang mayoritas diduduki oleh kader laki-laki, sedangkan kader perempuan dari PPP dan PAN mayoritas menduduki nomor urut 3 hingga ke bawah. Namun, berdasarkan penelitian (Ahmadi, 2019;Jovani, 2015;Ramadhany & Rahmawati, 2020;Umagapi, 2020) nomor urut 1 dan 2 dianggap mampu memberikan peluang besar terpilihnya Caleg dalam kontestasi politik.…”

Dinamika Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pasca Reformasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

“…Dominan wakil rakyat laki-laki membuktikan bahwa nomor urut Caleg perempuan memang cukup menentukan dalam memenangkan kursi di parlemen Indonesia. Beberapa penelitian membuktikan calon perempuan dengan nomor urut teratas relatif lebih mudah memenangkan kursi parlemen (Ramadhany & Rahmawati, 2020). Namun calon perempuan kerap ditempakan di nomor urut besar sehingga kandidat wakil rakyat perempuan sangat minim dan belum bisa memenuhi kuota perempuan 30 persen di parlemen Indonesia.…”

Political Contestation of Hindu Legislative Candidates in the 2019 Election in Nusa Tenggara Barat

“…However, Ramadhany & Rahmawati (2020) claim that the quality of the candidates is not guaranteed by the level of education, but the higher educational level of the candidates related to the cultural principal they have. This principle is an important part of someone's existence in the community, and the principal was motivated by other principals such as economical principal, for example.…”