Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Abstract

Dinamika pengujian UU Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi, permasalahan mengenai penyelesian pelanggaran HAM berat masa lalu masih tidak menjadi priotitas perhatian. Penyelesaian tersebut cenderung kehilangan arah, tidak pasti, berlarut-larut yang merugikan korban dan/atau keluarganya. Pemaknaan asas hukum sebagai bintang pemandu, perlu dilakukan kembali untuk mengembalikan arah penegakan hukum yang telah kabur. Tulisan ini mengkaji asas-asas pengadilan HAM yang digali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Pengadilan HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengujian terhadap UU Pengadilan HAM sudah dilakukan sebanyak 5 kali, namun Putusan MK tersebut juga belum mampu memberikan solusi terhadap buntunya penegakan hukum pelanggaran HAM berat. Terdapat lima asas yang sering digunakan oleh MK dalam pengujian UU Pengadilan HAM, seperti kewajiban diadili oleh negara, Crimes Agains Humanity, Independensi, Imparsial dan Kemandirian proses Peradilan, Yurisdiksi dan Asas Non-retroaktif.

Legitimacy of The CJEU In the Settlement of Trade Mark Disputes of Non-European Union Foreign Companies: A Case Study

“…Resorting to an international court, such as the CJEU, is permissible if the national judicial mechanisms prove ineffective or fail to deliver a satisfactory resolution to the dispute parties. 28 Concerning the CCB case, the National Court in France was deemed ineffective and unsatisfactory for the disputing parties, so the case proceeded with the filing of a lawsuit at CJEU. The CJEU's jurisdiction to adjudicate lawsuits brought by Cross-Border Cooperation (CCB) entities, including foreign companies or non-EU flagged companies, is grounded in Article 19(3) of the Maastricht Treaty.…”