2022
DOI: 10.36574/jpp.v6i1.268
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Mandatory Spending of Education and Health Budget in Papua

Abstract: This study aims to reveal the phenomenon of compliance with mandatory spending on education and health in 29 regencies/cities in Papua. The data analysis method applies quantitative descriptive data by using regional financial data, namely: Regional Revenue and Expenditure Targets, Education and Health Expenditure Allocation for Fiscal Year 2021, Realization of Regional Income, and Expenditure, Education and Health Expenditure Allocation for the Fiscal Year 2017-2020. The main finding of this study is that 27 … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2022
2022
2022
2022

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 0 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Dari jumlah tersebut 12 pemerintah daerah berasal dari Provinsi Papua dan 9 pemerintah daerah dari Provinsi Papua Barat. Hal ini sejalan dengan temuan Kekry (2022) yang menemukan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Papua mayoritas tidak mematuhi kewajiban mandatory spending kesehatan. Bawono et.al (2018) menyatakan bahwa pemenuhan alokasi anggaran minimal untuk belanja wajib dipengaruhi oleh ruang fiskal daerah namun Kementerian Keuangan (2018) menyatakan pula bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di daerah berperan lebih dominan dalam mempengaruhi pemenuhan belanja wajib.…”
Section: Gambar 3 Kondisi Pemenuhan Mandatory Spending Kesehatan Oleh...unclassified
“…Dari jumlah tersebut 12 pemerintah daerah berasal dari Provinsi Papua dan 9 pemerintah daerah dari Provinsi Papua Barat. Hal ini sejalan dengan temuan Kekry (2022) yang menemukan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Papua mayoritas tidak mematuhi kewajiban mandatory spending kesehatan. Bawono et.al (2018) menyatakan bahwa pemenuhan alokasi anggaran minimal untuk belanja wajib dipengaruhi oleh ruang fiskal daerah namun Kementerian Keuangan (2018) menyatakan pula bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di daerah berperan lebih dominan dalam mempengaruhi pemenuhan belanja wajib.…”
Section: Gambar 3 Kondisi Pemenuhan Mandatory Spending Kesehatan Oleh...unclassified