“…Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat (Lopes, 2013), berupa (a) Norma Dasar atau Kaidah Dasar yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945; (c) Peraturan Perundangundangan yaitu: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta; (d) Yurisprudensi yang ada relevansinya dengan penulisan dan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal tentang hukum tata negara khususnya terkait amandemen dan pelaksanaan kedaulatan, buku-buku hukum, makalah, lokakarya, seminar, simposium, diskusi, dan hasil-hasil penelitian, majalah/koran, media internet serta risalah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Marpi & Erlangga, 2021). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang untuk memperjelas atau memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan lain-lain..…”