Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Kota Jakarta Barat Terhadap Pad Dki Jakarta Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan kota Jakarta Barat terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi covid-19. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hotel, restoran dan hiburan di kota Jakarta Barat serta sampel yang diambil adalah data tahun 2019 serta tahun 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang di dapat dari situs resmi badan pusat statistik provinsi DKI Jakarta serta data yang didapat dari suku badan pajak dan retribusi daerah Jakarta Barat. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel sebelum dan saat pandemi covid-19 mengalami penurunan sebesar 0,260% yang sebelumnya memberikan sumbangan 0,394% turun menjadi 0,134%. Pajak restoran sebelumya memberikan kontribusi sebesar 1,226% turun sebesar 0,667% menjadi 0,559%. Pajak hiburan, kontribusi yang diberikan turun dari sebelumnya sebesar 0,427% menjadi 0,082%. Ketiga pajak tersebut dikategorikan kedalam kriteria kontribusi sangat kurang dalam meningkatkan PAD DKI Jakarta.

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran

“…Pandemi yang melanda Indonesia memiliki banyak implikasi terhadap perekonomian yang menyebabkan timbulnya hambatan dalam beberapa sektor dalam pemerintahan. Menurut (Inggur & Curry, 2022) sektor kontribusi pajak daerah juga mengalami penurunan. Sama halnya dengan proses pengadaan barang dan jasa juga sedikit terhambat saat terjadinya pandemi karena frekuensi kegiatan yang juga berkurang.…”

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong

“…Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan definisi secara ringkas dari pajak daerah yakni kontribusi pada daerah yang wajib sifatnya yang terutang oleh badan atau orang pribadi dan memaksa berlandaskan perundang-undangan, dengan tidak langsung memperoleh imbalan, serta dipergunakan bagi optimaliasi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat (Presiden Republik Indonesia, 2009). Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten dan provinsi (Inggur & Curry, 2022;Jatmiko & Wicaksono, 2019).…”