Konstruksi Dasar Masalah Implementasi Kebijakan Kepemudaan Di Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

Konfigurasi dan signifikansi dari seluruh indikator pengukuran dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan trajektori pencapaian tahun 2018 di Kabupaten Cianjur yang dikualifikasikan dalam performa rendah, tidak akan dapat menunjang perkembangan generasi muda menjadi pribadi dewasa yang mandiri, penuh potensi dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan terdalam konstruksi kebijakan kepemudaan untuk menempatkan kalangan muda dalam takhta tertinggi sebagai atraktor yang menjadi region magnetik akselerasi perubahan dalam realitas bermasyarakat masih merupakan fiksi kebijakan yang belum tercapai. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kombinasi melalui metode survei, studi implementasi dan studi evaluasi kebijakan dengan bertumpu pada pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Bahwa hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Sekalipun penyelidikan terkait persepsi sebagai orientasi nilai dalam taraf signifikansi tertentu merepresentasikan distorsi, namun pemuda Kabupaten Cianjur tidak pernah terlibat langsung dalam inklusivitas jaringan kebijakan kepemudaan yang secara diametrik ambivalen dengan persepsi konstruktif terhadap pelayanan kepemudaan yang wajib secara prosedur dilaksanakan Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna dan Gerakan Pramuka termasuk terhadap pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H. (2) Trajektori implementasi dari implementor kebijakan terkait masih terbatas pada skema dengan taraf signifikansi prakonsep yang belum otonom dan monoton, sehingga belum dapat mereduksi potensi masalah kepemudaan. (3) Keberadaan dari kekuatan institusi formal dan informal ternyata tidak secara ekspresif menghadirkan guidelines dan constraints baik dalam pemilihan tindakan, dalam melakukan proses proyeksi terkait probabilitas hambatan dalam tahapan implementasi maupun dalam membangun desain evaluasi kebijakan yang dapat diverifikasi dalam praktik global. Adapun bentuk implikasi krusial dari penelitian ini menghadirkan sebuah moralitas baru dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kebijakan kepemudaan dalam mendorong transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih moderat.

Konteks Perubahan Dan Keberlanjutan Kebijakan Kepemudaan Di Kabupaten Cianjur Sebagai Analisis Perkembangan Kelembagaan Dalam Perspektif Institusionalisme Historis

“…Ketika paradigma tentang peran pemuda sebagai pusat gravitasi perubahan semakin berkembang pesat, justru terdapat realitas paradoks bahwa secara koheren kalangan pemuda sendiri masih bersinggungan (Woodman, Shildrick dan MacDonald, 2020) dengan masalah perubahan sosial, demokratisasi (Cuervo dan Miranda, 2019) dan mengakibatkan perubahan dalam ruang pandangan pemuda tentang ketidaksetaraan (Jeffrey dan MacDowell, 2004) yang memang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ruang pikiran dan realitas sebelumnya. Padahal, secara alamiah keberadaan pemuda tidak lain entitas brilian yang sempurna bahkan simpati pemuda tidak akan berbeda dengan atmosfer bumi yang dapat melindungi kebhinekaan (Hakim, 2022). Keberadaan pemuda bagaimanapun juga, akan selalu berkorelasi dengan konstruksi manusia mandiri yang bergantung pada jaringan signifikansi yang dihasilkan secara mandiri dalam proses aktualisasi diri melalui peran krusial dalam masyarakat.…”

“…Dalam analisis jaringan kebijakan kepemudaan Kabupaten Cianjur, keberadaan dari conjunctures tersebut tidak dapat konkret ditemukan dalam trajektori waktu empat tahun terakhir. Berbagai klaster implementor kebijakan yang hanya terbatas pada pemerintah dan organisasi kepemudaan, secara faktual tidak memberikan bentuk perhatian spesifik terhadap mekanisme perubahan kebijakan (Hakim, 2022) yang bersumber dari arah perubahan koalisi (Brady, 1988), perubahan situasi sosial ekonomi (Eisner, 1993), perubahan opini dan implikasi dari pengambilan keputusan (Muller, 1995), bahkan dapat mempengaruhi kerangka koalisi advokasi pada subsistem kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1999). Tidak terdapat relasi interaksi antara setiap implementor kebijakan baik dengan kelompok sasaran, masyarakat umum maupun implementor lain untuk membangun agenda bersama dalam rangka meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan kebijakan.…”

“…Bahwa implementor kebijakan terkait telah mempunyai informasi dasar yang berkaitan dengan sejumlah komponen dari ACF seperti berbagai pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan kepemudaan, kebutuhan perkembangan kalangan pemuda pada era disrupsi, parameter relatif stabil, kejadian eksternal berbasis bukti empirik, sumber daya serta perantara kebijakan (Hakim, 2022). Penguasaan informasi dasar demikian tidak cukup ketat mendorong setiap implementor kebijakan kepemudaan secara institusional untuk membangun program bersama ataupun kerangka koalisi advokasi dalam subsistem internal implementor.…”

“…Preferensi setiap implementor bahkan belum merepresentasikan ide aktor dalam jaringan kebijakan sebagai variabel bebas (Kisby, 2007) yang bertumpu pada keberadaan agensi dan pilihan rasionalitas dari Dowding (2001), sehingga tidak mengherankan ketika tidak terdapat proses cermat tentang interorganisasi, interdependensi kekuasaan bahkan analisis jaringan sebagai pemerintahan (Rhodes, 2006) yang melewati intermediasi kepentingan (Marsh dan Rhodes, 1992). Jaringan kebijakan kepemudaan yang tidak menunjukan pertukaran sumber daya dan keyakinan, dialogis dengan kelompok sasaran bahkan penerapan strategi tunggal merupakan informasi prima dalam menjelaskan mengapa kalangan pemuda tidak pernah terlibat dalam pelayanan dan mempunyai aksesibilitas terbatas dalam jaringan kebijakan kepemudaan (Hakim, 2022).…”

Menyingkap Kebekuan Advocacy Coalition Framework Dari Institusi Kepemudaan Di Kabupaten Cianjur Dalam Membangun Skema Eksklusivitas Pelayanan

“…Dalam kerangka koalisi advokasi kebijakan layanan kepemudaan bahwa berbagai implementor dapat saling bertukar keyakinan sebagai persepsi bahkan sumber daya dalam mencapai tujuan dan kepentingan tertentu yang sesuai dengan preferensi setiap implementor. Usaha untuk saling bertukar persepsi atau sumber daya dalam perspektif kerangka koalisi advokasi, ternyata tidak hanya terjadi secara hierarkis dalam konteks institusi dengan samaran Top-Down, namun dalam tataran Street Level Bureaucrats (Hakim, 2022).…”