Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Rishan, Idul

doi:10.31078/jk1811

Cited by 6 publications

(2 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Caranya membuat para hakim menjadi tidak lagi independen terutama ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut kepentingan pemerintah. 31 Levitsky dan Ziblatt mengatakan bahwa hilangnya supremasi hukum terlihat berdasarkan empat kriteria bahwa aturan main demokrasi diperlemah serta menghilangkan oposisi membiarkan kekerana serta membatasi kebebasan sipil atas nama stabilitas dan keadilan padahal sesungguhnya merupakan menjalankan manipulasi hukum. 32 Intervensi pemerintah atas peran lembaga peradilan dilakukan dengan proses politik pembentukan atau revisi undang-undang yang menyangkut hakim dan lembaga peradilan.…”

Section: Mahkamah Konstitusi Sebagai Kendaraan Politik Penguasaunclassified

Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa

Susianto

2024

jbh

View full text Add to dashboard Cite

Eksistensi dari lembaga yudisial tertinggi yang bertugas sebagai penegak konstitusi lahir sejak adanya amandemen pasca reformasi yang menentang semua tidak perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi di antara para penyelenggara negara yang telah membenamkan negara ke titik nol demokrasi. Mahkamah Konstitusi semestinya tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan penguasa. Tujuan artikel untuk mengetahui etika dan kewenangan hakim konstitusi yang bebas dan mandiri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menjunjung tegaknya supremasi hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan dan pribadi. Bagi, mereka ancaman arus balik itu bisa terjadi sekalipun mereka memiliki prosedur formal untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Caranya membuat para hakim menjadi tidak lagi independen terutama ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut kepentingan pemerintah. Poros keadilan sejatinya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, artinya segala produk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan apabila produk tersebut pertentang dengan nilai-nilai keadilan maka Mahkamah Konstitusi hadir untuk mengoreksi produk tersebut. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai kendaraan penguasa maka semakin tampak ketidakadilan di negeri ini.

show abstract

Section: Mahkamah Konstitusi Sebagai Kendaraan Politik Penguasaunclassified

Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa

Susianto

2024

jbh

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Mekanisme judicial review diyakini mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan checks and balances antar cabang kekuasaan negara. 30 51 Namun tidak semua permohonan sampai pada pengujian pokok perkara. Beberapa diantaranya gugur pada pemeriksaan pendahuluan yang merupakan persidangan dalam memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.…”

Section: Permasalahan Teraktual Yakni Pengujianunclassified

Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Hakim

Pratiwi

2022

View full text Add to dashboard Cite

Constitutional Court as negative legislature as time goes by has become positive legislature, recently Constitutional Court verdict Number 23/PUU-XIX/2021 regarding Articel 235 examination from Bankruptcy Law and Debt Payment Postponement (PKPU) toward Indonesia’s Constitution (UUD NRI 1945), considered to cause constitutional losses because it does not regulate the existence of legal remedies against the PKPU verdict. This research aims to analyze the Judges consideration (ratio decidendi) of the Constitutional Court’s verdict regarding the legal remedies of PKPU verdict in accordance with the principles of justice and legal certainty and to analyze the enforcement of the Constitutional Court verdict regarding the legal remedies for the PKPU verdict which are positive legislation. This article used normative legal research method. The results of the study show that the progressivity in constructing the legal remedies in PKPU verdict with certain conditions (Conditionally Unconstitutional). The Constitutional Court’s decision which is final and binding in its implementation is not in accordance with the theory. It should be realized that in a decision that is self-executing, it still requires bureaucratic procedures to address the decision so that it can be implemented consistently in accordance with the principle of erga omnes.

show abstract

Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Yusup

2022

AJIH

View full text Add to dashboard Cite

The third amendment to the Constitutional Court Act drew a lot of criticism, especially regarding the urgency of the change, considering that the Constitutional Court Law is not included in the priority prolegnas in 2020. There are two issues of the third amendment to the Constitutional Court Law that are highlighted in this article, namely, The Material Analysis of the Third Amendment to the Constitutional Court Law is based on the Regulation on the Formation of Laws and Regulations and the Formal Analysis of the Third Amendment to the Constitutional Court Law In terms of the Law on the Formation of Laws and Regulations. The research method used is a type of normative research. The approaches used in this study are the statute approach, case approach and concept approach using prescriptive analysis. The results of the analysis show that (1) Materially, the Third Amendment to the Constitutional Court Law is based on the Regulation on the Establishment of Laws and Regulations, it is noted that the Third Amendment to the Constitutional Court Law has defects in its amendments, namely regarding the minimum limit of age to be able to become a constitutional judge and regarding the abolition of the period of periodization of constitutional judges which is considered contrary to the constitution or unconstitutional. and (2) Formally, the Third Amendment to the Constitutional Court Law In view of the Law on the Establishment of Laws and Regulations of the Constitutional Court Law, the third amendment has been formally flawed in its amendments, where there are several provisions that are not in accordance with the format of preparation as intended in Law Number 12 of 2011 jo Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Laws and Regulations (P3 Law).

show abstract

Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Cited by 6 publications

References 2 publications

Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa

Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa

Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About