11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan. Dari pembagian zona dan kuota tersebut antara badan usaha dan nelayan lokal/setempat akan berpotensi menimbulkan gap. Penangkapan ikan terukur sendiri secara eksplisit tidak disebutkan baik dalam UU Cipta Kerja maupun PP 27/2021. Dalam segi payung hukum, penerapan kebijakan ini dinilai belum siap. Hal yang harus diperhatikan ialah amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau legal research. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur dari perspektif tujuan pembangunan sumber daya perikanan sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Dari segi pembangunan keberlanjutan ekologi, jangka waktu kontrak dalam pengelolaan sumber daya perikanan khususnya di WPPNRI yang telah overfishing perlu dikaji kembali.Kata kunci: wilayah pengelolaan perikanan; penangkapan ikan terukur; sumber daya perikanan berkelanjutan.
Guardianship is the supervision of children who are no longer under the authority of their parents, and the management of objects or property of the children carried out by the guardian. In carrying out their duties, the guardian is supervised by the guardian supervisor, which based on Article 366 Indonesian Civil Code, the authority is given to the Weskamer. This office is one of the technical implementation units under the Ministry of Law and Human Rights. However, the supervision process can hardly be carried out by the Weskamer, that relates to its role that requires synergy with the role of other institutions. It shows that there is disharmony in the implementation of protection of children's assets in guardianship, which eliminates the element of supervision by the state through the Weskamer. Therefore, an idea is needed in harmonizing the protection of children's assets in guardianship through strengthening the role of guardian. This research uses normative method which is a part of legal research. Normative legal research aims to find solutions to juridical problems that arise from legal issues and provide prescriptions on these legal issues. Based on the results of the study, systematic and concrete steps are needed to improve the rules by harmonizing laws as well as institutions regarding the protection of the assets of the children by strengthening the role of guardian supervisor.
Upaya penghapusan dan pencegahan praktik P2GP/FGM yang dianggap pelanggaran HAM terhadap perempuan, dilakukan dengan pelarangan P2GP/FGM di beberapa negara, salah satunya Mesir. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat pengaturan maupun kebijakan untuk menghentikan P2GP/FGM. Melihat penurunan prevalensi praktik FGM di Mesir, penulis tertarik menganalisis transplantasi pengaturan larangan P2GP/FGM melalui studi perbandingan hukum Indonesia dengan Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan Hukum. Studi perbandingan hukum dilakukan untuk mendapatkan gambaran solusi atas permasalahan yang sama di negara lain. Praktik P2GP/FGM baik di Indonesia maupun di Mesir merupakan praktik atas dasar tradisi kuno dan bukan untuk kepentingan medis maupun agama. Perbedaan yang mencolok kedua negara dalam penghapusan praktik FGM adalah komitmen pengaturan FGM dalam instrumen hukum di negaranya. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dengan akar masalah yang sama, Indonesia dapat merujuk solusi yang sama, yakni dengan merumuskan instrumen hukum mengenai P2GP/FGM sebagai tindak pidana dengan melakukan transplantasi hukum yang disesuaikan dengan cita negara hukum Indonesia.
Constitutional Court as negative legislature as time goes by has become positive legislature, recently Constitutional Court verdict Number 23/PUU-XIX/2021 regarding Articel 235 examination from Bankruptcy Law and Debt Payment Postponement (PKPU) toward Indonesia’s Constitution (UUD NRI 1945), considered to cause constitutional losses because it does not regulate the existence of legal remedies against the PKPU verdict. This research aims to analyze the Judges consideration (ratio decidendi) of the Constitutional Court’s verdict regarding the legal remedies of PKPU verdict in accordance with the principles of justice and legal certainty and to analyze the enforcement of the Constitutional Court verdict regarding the legal remedies for the PKPU verdict which are positive legislation. This article used normative legal research method. The results of the study show that the progressivity in constructing the legal remedies in PKPU verdict with certain conditions (Conditionally Unconstitutional). The Constitutional Court’s decision which is final and binding in its implementation is not in accordance with the theory. It should be realized that in a decision that is self-executing, it still requires bureaucratic procedures to address the decision so that it can be implemented consistently in accordance with the principle of erga omnes.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.