Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)

Abstract

Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning (UUPR) mandated that all levels of government administration, ranging from the national, provincial, district/ city are obligated to prepare Spatial Plan (RTR). Until 2012, Central Kalimantan is one of the provinces which have not completed its Spatial Plan; one of the reasons was the lack of spatial integration of forestry spatial planning and provincial spatial planning of Central Kalimantan.The absence of spatial integration of forestry and provincial spatial planning of Central Kalimantan has the implication in triggering conflicts of land use. Forest areas were converted into oil palm plantations without any official procedures. There are 282 units of oil palm companies, occupying 3.9 millions hectares of forest area, with non-procedural procedures to convert forest area into oil palm plantation.To resolve this problem, the Government has revised the regulation of forest conversion by issuing PP No. 60/2012, provides opportunities for oil palm plantations, which under the Law of Forestry located in forest area but based on RTRWP of Central Kalimantan lies on APL or cultivation area, given the opportunity to re-apply the permit/license. IntisariUndang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2012 merupakan salah satu Provinsi yang belum menyelesaikan Tata Ruang, salah satu penyebabnya karena belum adanya padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah.Implikasi dari tidak adanya padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang provinsi Kalimantan Tengah adalah terjadinya konflik dalam penggunaan ruang, dimana terjadi penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 282 unit perusahaan sawit seluas 3,9 juta hektar.Upaya penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah diakukan dengan revisi kebijakan tentang alih fungsi hutan PP nomor 60 tahun 2012 yang memberikan kesempatan bagi perkebunan sawit yang berdasarkan Undang-Undang Kehutanan berada di dalam kawasan hutan namun berdasarkan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah berada di kawasan APL maupun budidaya, diberikan kesempatan untuk mengurus perijinannya.

Analysis of Tenurial Conflict of the Bunaken National Park (A Case Study of Mantehage Island)

“…Gamin (2014) menyatakan bahwa proses peninjauan kembali RTRW dilakukan secara bertahap dan dilakukan setiap periode lima tahun, pada proses penyelesaian konflik penguasaan lahan melalui peninjauan kembali RTRW dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan bertahap sehingga memiliki kekuatan legalitas dan legitimasi yang tinggi. Pada mekanisme peninjauan kembali RTRW harus harus diselaraskan antara tata ruang kehutanan dan tata ruang provinsi (Setiawan et al, 2017).…”

Kontestasi Aktor dalam Proses Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) di Indonesia (Studi Kasus: Revisi RTRW Provinsi Riau)

“…Hal ini tidak terlepas dari kawasan hutan negara di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pelaku ekonomi (Maryudi, 2015). Beberapa penelitian terkait alokasi penggunaan lahan dalam tata ruang provinsi menemukan fakta bahwa terdapat permasalahan dalam usulan revisi RTRWP terkait dengan mekanisme perubahan kawasan hutan (Syahadat & Subarudi, 2012), adanya ketidaksinkronan antara RTRWP dan TGHK yang sudah ada sebelumnya (Santoso, 2003), serta adanya perbedaan pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam penentuan RTRWP antara daerah dan pusat (Setiawan et al, 2017). Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, dapat dirumuskan bahwa konflik dalam proses alokasi lahan dalam revisi RTRWP disebabkan adanya kontestasi aktor dengan berbagai kepentingan yang mereka punya.…”

“…Penggunaan kawasan hutan nonprosedural adalah penggunaan kawasan hutan yang diperoleh tanpa memenuhi semua prosedur resmi yang telah diatur, biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada pemberi izin (Setiawan et al, 2016). Munculnya kejadian ini salah satunya diakibatkan tidak selesainya proses paduserasi antara peta tata ruang kehutanan dan tata ruang provinsi (Setiawan et al, 2017). Menurut sumber Dinas Perkebunan Riau, banyak perusahaan perkebunan yang hanya memiliki izin lokasi (IL) dan izin usaha perkebunan (IUP), namun tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kemenhut.…”

“…Hal ini menandakan bahwa perusahaan menggunakan pengaruh insentif untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mengalokasikan lahan untuk mereka. Hal serupa juga ditemukan oleh Prabowo et al (2017) dan Setiawan et al (2017) di Kalimantan, serta Situmorang & Kartodiharjo (2016) yang menemukan adanya pemberian sejumlah uang dalam praktik alokasi lahan untuk perusahaan.…”

Implikasi Perizinan Sektor Berbasis Lahan Terhadap Kondisi Kawasan Hutan Di Provinsi Riau

“…Pemanfaatan sumberdaya hutan tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik di dalamnya (FAO, 2010) antara lain konflik penyediaan lahan (Djaenudin et al, 2016), konflik alokasi dan penggunaan lahan (Setiawan et al, 2016;Setiawan et al, 2017). Hal ini dikarenakan kebijakan dan tujuan penggunaan dan pengelolaan hutan juga tergantung oleh individu dan nilai-nilai sosial, kondisi sosial ekonomi serta politik (Cubbage et al, 2007) serta terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya (Sandker et al, 2012).…”