Komunikasi Politik Kiai Dalam Pencalonan Gus Ipul Puti Pada Pilkada Jawa Timur Tahun 2018

Abstract

This research seeks to see the kiai political communication in the nomination of Gus Ipul Puti in the East Java regional election in 2018. East Java Province is the basis of the Nahdlatul Ulama which is the largest religious organization in Indonesia. But in the 2018 elections the two best keders from the Nahdlatul Ulama organization fought in the elections to fight for the number one seat in East Java. The existence of this phenomenon resulted in segregation within the body of the Nahdlatul ulama organization so as to form two major shafts in East Java's political content. The Lirboyo axis is the axis that supports Gus Ipul and Puti while the Tebuireng axis is the axis that supports Khofifaf and Emil. The method in this study uses descriptive qualitative where data is obtained from interviews with several scholars who support the nomination of Gus Ipul and Puti. The results of this study indicate that the kiai political communication in nominating Gus Ipul as governor had occurred 10 years ago precisely in the East Java regional election in 2008 but because at that time Gus Ipul did not yet have a political party, he was paired with Soekarwo to become deputy governor. The political communication produced a document called the Lirboyo agreement which contained Gus Ipul who would accompany Seokarwo for two periods as deputy governor. The results of political communication were not violated for 10 years because at the time of the 2013 East Java regional election Gus Ipul was still accompanying Seokarwo as deputy governor..Keywords: Political communication, kiai, nahdlatul ulama, local election. ABSTRAK Penelitian ini berusaha untuk melihat komunikasi politik kiai dalam pencalonan Gus Ipul Puti pada pilkada Jawa Timur di tahun 2018. Provinsi Jawa Timur merupakan basis dari Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Namun dalam pemilu tahun 2018 dua keder terbaik dari organisasi Nahdlatul Ulama bertarung dalam pilkada untuk memperebutkan kursi no satu yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya fenomena tersebut mengakibatkan terjadinya segregasi di dalam tubuh organisasi Nahdlatul ulama sehingga membentuk dua poros besar dalam kontentasi politik Jawa Timur. Poros Lirboyo adalah poros yang mendukung Gus Ipul dan Puti sedangkan poros Tebuireng adalah poros yang mendukung Khififaf dan Emil. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskritif dimana data diperoleh dari wawancara dengan beberapa kiai yang mendukung pencalonan Gus Ipul dan puti. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa komunikasi politik kiai dalam mencalonkan Gus Ipul sebagai gubernur sudah terjadi sejak 10 tahun lalu tepatnya pada pilkada Jawa Timur tahun 2008 namun karena saat itu Gus Ipul belum memiliki partai politik akhirnya dipasangkan dengan Soekarwo untuk menjadi wakil gubernur. Komunikasi politik tersebut menghasilkan dokumen yang dinamakan perjanjian Lirboyo yang isinya Gus Ipul akan mendampingi Seokarwo selama dua periode menjadi wakil gubernur. Hasil komunikasi politik tersebut tidak dilanggar selama 10 tahun karena pada waktu pilkada Jawa Timur tahun 2013 Gus Ipul masih mendampingi Seokarwo sebagai wakil gubernur.Kata Kunci: Komunikasi politik, kiai, nahdlatul ulama, pilkada

Cross-Cutting Affiliation in Regional Election in Indonesia

“…This label is shown by the ratio of the number of students of 6.76% compared to the population in the City of Kediri so that the City of Kediri is often dubbed the City of Santri (Kediri City Government, 2021). In political contestations, the Pondok Pesantren (boarding schools) do not go unnoticed by political actors who will participate in political contestation (Mujib, 2020;Priambodo, 2019). However, this does not rule out the potential of Islamic Boarding Schools in Kediri City to gain political support.…”

“…At the same time, Abu has a background close to the Muhammadiyah. In fact, Priambodo (2019) asserts that political background related to Islamic Mass organizations will become the essential political capital to win an election.…”

The Ideality of the Kiai's Role in Practical Political Constellations

“…Penelitian tentang pilkada Jawa Timur tahun 2018, menemukan bahwa komunikasi politik kiai sudah dilakukan jauh sebelum pilkada dilaksanakan. Kiai mengawal sejak pengkaderan, pencalonan, pemilihan, serta pelaksanaan program (Priambodo, 2019).…”

“…Data diklasifikasi pada data primer dan data sekunder. Literatur yang merupakan sumber primer terdiri dari karya ilmuwan muslim yang membahas tentang kiai dan kekuasaan politik (Fadhilah, 2011;Haris & Dardum, 2021;Mighfar, 2019;Rosi, 2020;Sadi, 2016;Yani et al, 2022;Zainuddin, 2019), peran kiai dalam politik (Faridl, 2007;Haryanto, 2010;Hasanudin, 2017;Priambodo, 2019). Sementara sumber data sekunder meliputi publikasi ilmiah yang berkaitan dengan konsep ulama (Romzi, 2012), politik (Nambo & Puluhuluwa, 2005), dan politik Islam (Effendy, 2011;Yahya, 2014;Zawawi, 2015).…”

Proses Pengembangan Pariwisata Di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif

“…Dengan partisipasi masyarakat yang cukup, pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam pembangunan (Priambodo & Manggalou, 2021). Partai politik dan lembaga swadaya masyarakat merupakan kelompok kepentingan penting yang memaksa pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan (Priambodo, 2019). Disebut pemerintahan kolaboratif, yang diartikan sebagai pemerintahan yang berpartisipasi dalam forum formal di mana LSM dan masyarakat berpartisipasi untuk mencapai tujuan dari masalah bersama, LSM dan masyarakat tidak hanya berpartisipasi tetapi juga bekerja sama, dan ada pembagian yang jelas.…”