Klasifikasi Sentra Industri Perikanan Berbasis Pelabuhan Perikanan: Kasus Di Kabupaten Belitung

Abstract

Bordered with the South China Sea, which has potential sustainable fishery resource equal to 1.06 million tones/year, Belitung still not employed fishery as income generating sectors for the regency. The aim of this research is to formulate strategic policies on the development of capture fisheries, thus fishery sector may serve as one economic basis for Belitung. Analysis used for this research was descriptive analysis and macro-micro linkage developed through structural equation modelling (SEM). Research results showed a significant influence between fisheries effort with fishing ground area (P = 0.008), between fiscal condition with market growth (P = 0,002) and fishing ground area (P = 0,005), between national policy with monetary tendency (P = 0,002) and fishing trade (P = 0,007), between fishing trade with regional economy (P = 0,003), and between regional economy with supporting sectors (P = 0,000). Therefore, the development policy for fishery sector should employ existing resource potential and spatial reference. Other viewpoint related with the security of local fishery market product and premium fishery basis whenever there is global economic and financial fault. Such condition applies to anticipate challenging economic situation and whenever applied national policy unsuitable for the local condition. Development of permanent trade routes is expected, as well as ensuring the continuation of services that support fishery development. ABSTRAK Perairan Laut Cina Selatan dengan potensi lestari 1,06 juta ton/tahun dan masih belum menjadikan sektor perikanan sebagai kontributor ekonomi utama di kawasan termasuk di Kabupaten Belitung. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan pembangunan perikanan tangkap sehingga menjadi basis ekonomi Kabupaten Belitung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis micro-macro link yang dikembangkan dengan metode structural equation modelling (SEM). Hasil analisis menunjukkan pengaruh signifikan terjadi pada usaha perikanan Belitung terhadap wilayah basis (P=0,008), kondisi fiskal terhadap pertumbuhan market output (P = 0,002) dan wilayah basis (P=0,005), kebijakan nasional terhadap moneter (P=0,002) dan trade (P=0,007), trade terhadap ekonomi regional (P=0,003), dan ekonomi regional terhadap sektor penunjang (P=0,000). Terkait dengan ini, maka kebijakan pembangunan perikanan dapat diarahkan pada pengembangan usaha perikanan tangkap yang berbasis potensi dan prospek kewilayahan, serta penyelamatan pemasaran produk perikanan daerah dan usaha perikanan unggulan terutama bila kondisi ekonomi dan keuangan global tidak stabil. Hal ini untuk antisipasi terhadap kondisi yang tidak mendukung bila suatu kebijakan nasional diberlakukan di kawasan yang tidak sesuai dengan kondisi kedaerahan. Dan perlu pengembangan jalur-jalur perdagangan produk perikanan yang permanen dan jangka panjang serta jaminan kondusifitas kegiatan pelayanan jasa yang mendukung pembangunan perikanan.

Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok dan Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan

“…Perbaikan sistem pemasaran dalam pengelolaan dan pengembangan PPI Torobulu juga tidak terlepas dari pertimbangan posisi PPI dalam jaringan industri dan bisnis perikanan dengan daerah di sekitarnya. Kemampuan untuk mengenali potensi dan posisi suatu pelabuhan perikanan terhadap jaringan bisnis perikanan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan suatu pelabuhan perikanan sebagai sentra industri perikanan tangkap (Syaukani et. al.…”

Dampak Kinerja Buruh Terhadap Waktu Tunggu Dan Tingkat Pemanfaatan Dermaga Sandar Di PPP Tegalsari

“…Permasalahan pelabuhan perikanan sebagai sentra industri perikanan tangkap jauh lebih komplek dibandingkan pelabuhan umum karena pengelolaan pelabuhan perikanan melibatkan peran dan kapasitas pelaku bisnis perikanan, buruh bongkar dan lainnya (pada umumnya adalah masyarakat sekitar pelabuhan), pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan jaringan industri, sosial dan ekonomi (Syaukani et al, 2010;Zulham, 2016). Masalah ekonomi dan sosial dengan penggunaan dermaga saat ini adalah waktu tunggu dan waktu bongkar rata-rata 55,9 dan 19,4 jam/kapal serta buruh bongkar, pemecah es dan pengangkut rata-rata harus melayani kapal selama 6,7; 8,6 dan 4,3 jam/kapal.…”