Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari  Hukum Administrasi Negara

Agustina, Enny

doi:10.32501/jhmb.v2i1.18

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Salah satu contoh BHP adalah openbare lichmen yang dapat berbentuk gemeenten ataupun badan-badan khusus lainnya dengan tugas dan wewenang pelayanan publik tertentu. 22…”

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pengaturan Hukum Administrasi DI Belandaunclassified

Badan Hukum Publik Sebagai Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Bastian

Hadi

2021

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian untuk mengetahui pihak yang dapat menjadi adressaten dalam lalu lintas hukum administrasi dan rumusan aturan hukum yang dibutuhkan untuk mengakomodir hak adressaten dalam lingkup PTUN. Penelitian menggunakan metode historis, dapat ditemukan tentang asal dari sistem hukum suatu negara tertentu. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kesamaan dalam sistem hukum administrasi Indonesia dan Belanda. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep-konsep umum yang diterapkan seperti KTUN dengan beschikking, pejabat tata usaha negara dengan bestuursorgaan, dan juga PTUN dengan administratieve /bestuursrechtspraak. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yang prinsipiil antara kedua sistem hukum tersebut.Kata kunci: badan hukum; publik; peradilan tata usaha negaraAbstractThe purpose of this research is to find out which parties can become addressees in administrative law traffic and the formulation of legal rules needed to accommodate address rights within the PTUN scope. Research using historical methods, can be found about the origin of the legal system of a particular country. In short, it can be concluded that there are many similarities between the Indonesian and Dutch administrative law systems. These similarities can be seen in the general concepts applied such as KTUN with beschikking, state administrative officials with bestuursorgaan, and also PTUN with administratieve/bestuursrechtspraak. However, there are also principal differences between the two legal systems.

show abstract

“…Salah satu contoh BHP adalah openbare lichmen yang dapat berbentuk gemeenten ataupun badan-badan khusus lainnya dengan tugas dan wewenang pelayanan publik tertentu. 22…”

Section: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pengaturan Hukum Administrasi DI Belandaunclassified

Badan Hukum Publik Sebagai Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Bastian

Hadi

2021

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kata kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang" yang berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi (Agutina, 2018).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak

Sirait

2021

SOSAINS

View full text Add to dashboard Cite

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perpu Nomor 1 Tahun 2017) yang lebih lanjut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain. Untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai amanat Perpu Nomor 1 Tahun 2017 untuk ditetapkannya petunjuk teknis, kepada Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut. Penulisan ini dimaksudkan sebagai tinjauan yuridis kewenangan pengaturan dan pengawasan tersebut khususnya terhadap sektor perbankan, mengingat pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan adalah tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

show abstract

“…Surabaya: Yuridika, hlm. 1-2.16Ariany, L. (2008). Telaah dalam bidang kehutanan di Indonesia ditinjau dari hukum administrasi negara.…”

unclassified

Dinamika Izin Lingkungan Industri Dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (Das) Citarum

Rizaldy

2024

Journal of Darusalam: Thinking of Constitutional Law and Compar

View full text Add to dashboard Cite

This study explores the multidimensional dynamics of the prohibition of polyandry, a marital practice where a woman has more than one husband. Methodologically, the research is grounded in a qualitative approach, drawing on a diverse range of literature, including books, journals, and websites, which are analyzed descriptively and analytically based on the theory of Maslahah. The study aims to provide a deeper understanding and analysis of the dynamics surrounding the prohibition of polyandry and its relevance to the concept of Maslahah. The exploration reveals that the prohibition of polyandry is influenced by social, legal, cultural, economic, and health dimensions. From a social perspective, polyandry disrupts patriarchal structures and complicates issues of lineage and inheritance. Legally, the practice challenges administrative regulations and civil status, reflecting dominant religious and moral norms that support monogamy or controlled polygamy. Economically, while polyandry may address financial constraints in specific settings, it generally reduces economic efficiency and household financial management in the broader societal context. In terms of health, the practice poses risks related to sexual and reproductive health, potentially increasing the spread of sexually transmitted diseases and complicating reproductive management. Additionally, through the lens of Maslahah in Islamic law, the prohibition of polyandry is considered an effort to protect the public welfare, minimize harm (mudharat), and enhance social and familial stability. It indicates that the prohibition policy is not only a manifestation of traditional or religious values but also the result of pragmatic and comprehensive consideration of its long-term impacts on the structure and function of society. Overall, the study provides a critical explanation of how the concept of Maslahah justifies the prohibition, ultimately aiming to preserve societal order and overall well-being.

show abstract

Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

Cited by 3 publications

References 0 publications

Badan Hukum Publik Sebagai Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Badan Hukum Publik Sebagai Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak

Dinamika Izin Lingkungan Industri Dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (Das) Citarum

Contact Info

Product

Resources

About