Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah

Abstract

Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan hak ulayat ke dalam peraturan daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, untuk melakukan urusan pertanahan dalam kaitannya dengan hak ulayat yang masih ada di daerah tersebut. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat oleh pemerintah daerah meliputi adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu. Pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang ada di daerah tersebut, pakar hukum adat, LSM, dan instansi yang terkait dengan sumber daya alam. Prosedur penentuan penetapan tanah hak ulayat dalam peraturan daerah tetap mengacu pada pedoman penyusunan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana salah satu hal yang penting bahwa dalam setiap pembuatan produk hukum daerah idealnya melampirkan Naskah Akademik yang akan mampu menjelaskan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah, termasuk kerangka pikir serta tujuan adanya peraturan daerah tersebut. Sehingga akan membantu orang banyak untuk dapat memahami pasal-pasal.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengatur Penguasaan Hak Atas Tanah

“…Melalui kebijakan otonomi daerah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Diansyah et al, 2019;Jabarudin & Karmila, 2022). Dengan demikian, maka dekonsentrasi tidak diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan pusat melekat kewenangan Pemerintah Pusat (Kontu, 2019;Wibowo & Mariyam, 2020).…”

“…Pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur berbagai urusan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah berlaku (Jabarudin & Karmila, 2022;Widhiasa et al, 2020). Salah satu hak otonomi yang dimiliki yakni hak untuk mengelola masalah pertanahan.…”

“…30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Yunior, 2019). Penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa prosedur penentuan penetapan tanah hak ulayat dalam peraturan daerah tetap mengacu pada pedoman penyusunan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana salah satu hal yang penting bahwa dalam setiap pembuatan produk hukum daerah idealnya melampirkan naskah akademik yang akan mampu menjelaskan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah, termasuk kerangka pikir serta tujuan adanya peraturan daerah tersebut (Jabarudin & Karmila, 2022). Dengan demikian, berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan hak pertanahan yang harus disesuaikan dengan peraturan yang telah disediakan.…”

Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Nasional

“…Hal ini0menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan0Menteri Negara Agraria/Kepala Badan0Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang0Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat0Masyarakat Hukum Adat.Peraturan ini mengatur0prosedur untuk menyelesaikan masalah0sehubungan dengan hak ulayat yang dimiliki0masyarakat disebutkan, hak ulayat0tidak akan diakui dan dicatat0apabila tanah itu sudah menjadi0hak milik (termasuk hak pengusahaan hutan).Peraturan Menteri0Negara agraria tersebut mengatur0mengenai kriteria ada atau tidaknya keberadaan0hak ulayat masyarakat hukum0adat. Setelah melalui penelitian0yang melibatkan stakeholders, keberadaan0hak ulayat yang masih ada dinyatakan0dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan0membubuhkan suatu tanda0kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan0batas-batasnya serta mencatatnya0dalam daftar tanah.Dalam hal ini, tanah0ulayat tersebut tidak diterbitkan0sertifikat (Jabarudin, 2022). PenutupHak ulayat0yaitujhak yang dimilikiksuatu0persekutuan hukummadat, untuk menguasai0tanah beserta segalajisinya dalam0lingkunganlwilayah persekutuan tersebut.oHak ulayat0merupakan haksatas tanah yang0tertinggi dalam hukum adat.…”