Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan

Wilonoyudho, Saratri

doi:10.23917/forgeo.v23i2.5009

Cited by 13 publications

(12 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Para ahli menilai kemitraan dalam bentuk kerjasama dengan pemangku kepentingan dengan bobot 0,019. Hal tersebut didukung oleh studi yang merekomendasikan pengembangan daerah tertinggal dengan didorong membuat kelembagaan yang terintegrasi dan melibatakan semua baik perguruan tinggi, LSM, lembaga penelitian, pengusaha, lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan nasional, serta kemampuan aparatur daerah yang terampil dan memiliki visioner (Wilonoyudho, 2009) Pemangku kepentingan merupakan perorangan/organisasi, yang berkontribusi atau fokus perhatian dalam bisnis atau industri. Pada pengembangan kawasan perdesaan, pihak yang dapat dilibatkan adalah pemdes, pemda kabupaten, pemda provinsi, pemerintah pusat, masyarakat dalam kawasan, perusahaan (swasta), perguruan tinggi dan LSM.…”

Section: Kelembagaan Dan Kemitraan Ekonomiunclassified

Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang

Hakim

2019

JSAN

View full text Add to dashboard Cite

AbstakImplementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi konflik antar aktor baik berupa aktor pemda pandeglang, masyarakat, tokoh, pihak swasta, pemerintah pusat dan aktor politik. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengembangan perdesaan yang yang spesifik mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah perdesaan dan memiliki potensi SDA yang besar. Penelitian ini merupakan penelitin desktiptif dengan Pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa angket dengan metode purposive sampling, berjumlah 18 pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritas strategi dengan urutan sebagai berikut: perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi sehingga perlu diprogramkan yang didukung oleh regulasi khususnya di tingkat kabupaten berdasarkan program tersebut disusun anggaran sesuai kebutuhan (Money follow programe). Selain itu, Implementasi strategi juga perlu dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal. Abstract The implementation of spatial policies in Pandeglang Regency experienced various obstacles, including conflicts between actors in the form of regional government officials, communities, leaders, the private sector, the central government and political actors. This condition requires a specific rural development strategy considering Pandeglang District is a rural area and has a large natural resource potential. This research is a descriptive study with a Quantitative Approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with purposive sampling method, totaling 18 experts. The results of the study indicate that the development of rural areas in Pandeglang District needs to prioritize the strategy in the following order: participatory and aspirational rural area planning; opening of regional isolation through inter-rural infrastructure development; improving the quality of human resources; community empowerment; partnership and government capital support, private sector for community businesses; revitalizing community institutions; superior potential area development that is ecologically and socially adaptive. The seven strategies complement each other so that it needs to be programmed which is supported by regulations, especially at the district level based on the program, the budget is prepared as needed (Money follow program). In addition, the implementation of the strategy also needs to be done in a participatory manner involving all stakeholders. This division between sectors needs to pay attention to the dynamics of local politics.

show abstract

Section: Kelembagaan Dan Kemitraan Ekonomiunclassified

Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang

Hakim

2019

JSAN

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Paper presented at the Global Forum on Regional Policy United Nations Center for Regional Development. Nagoya, December 1-4 12 Wilonoyudho, S. (2009, December). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan.…”

Section: Permasalahan Dan Dampak Ketimpangan Pembangunan Daerah Perbamentioning

confidence: 99%

Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis – Selat Malaka

Hafis¹

2018

GEMA PUBLICA

View full text Add to dashboard Cite

AbstrakDengan bergulirnya pemerintahan dari yang awalnya sentralistik bertransformasi menjadi desentralisasi merupakan suatu keuntungan bagi daerah, terutama bagi kabupaten yang jauh dari jangkauan pemerintahan pusat. Harapan terbesar bagi daerah dengan adanya desentralisasi ini terutama bagi daerah perbatasan adalah pembangunan yang adil serta merata, terciptanya kesejahteraan tanpa ada keberpihakan pembangunan bagi setiap daerah yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun harapan dan keinginan masyarakat tersebut tidak terjadi disebagian daerah, khususnya di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yang notabennya adalah salah satu kabupaten terkaya di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi dan sebagian besar Pendapatan Asli Daerahnya disumbangkan bagi pembangunan Negara Republik Indonesia. Untuk itu, kajian dalam tulisan ini membahas bagaimana hal tersebut terjadi di tengah negeri yang mempunyai kebijakan desentralisasi. Penyelesaian permasalahan daerah perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis akan bisa dipecahkan apabila: 1. Adanya "political will" dari pemerintah itu sendiri; 2. Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local wisdom yang ada; 3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat; 4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat; dan 5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.Kata Kunci: Pembangunan, Desentralisasi, Daerah Perbatasan. PENDAHULUANIsu yang berkaitan dengan pembangunan akan selalu menjadi hal yang eksotis untuk dibahas bahkan seluruh lapisan masyarakat terutama yang hidup didalamnya baik kalangan muda, tua, akademisi, praktisi maupun lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini bukan suatu kesengajaan melainkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang disuatu areal tertentu bahkan di suatu negara. Dengan adanya keberhasilan pembangunan yang dilakukan, hal tersbeut menjadi salah satu indikator dari berhasilnya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini tertuang dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang

show abstract

“…Ketimpangan persebaran kemiskinan di Indonesia merupakan indikasi timpangnya pembangunan antara kota dan desa sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi. Wilonoyudho (2009) menyatakan bahwa kesenjangan kesejahteraan kota-desa merupakan dampak penerapan konsep kutub pembangunan sejak pembangunan era orde baru. Industrialisasi dipandang sebagai strategi paling efektif untuk mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, dan pengangguran.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Eksistensi Buruh Migran Perempuan Dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati

Aeni

2017

View full text Add to dashboard Cite

Indonesian migrant workers are dominated by women. It is an evidence of women participation in local development due to the remittance. This research aimed to describe the distribution of woman migrant workers in Pati District and to compare the poverty level between the subdistricts whose high concentration of woman migrant workers and their counterparts. It used qualitative research design with secondary data that were obtained from Employement and Transmigration Service as well ase Local Development Agency of Pati District. The result of reserach were: (1) The growth of woman migrant workers in Pati District during 2015-2016 was 24%. They mostly works in domestic sector with the main destination country is Taiwan. The highest consentration of woman migrant workers was Sukolilo Subdistrict and the lowest's was Batangan Subdistrict. (2) Poverty is probably one of the international migration's triggers. The subdistricts with high concentration of woman migrant workes tend to have higher percentage of poor families compare to their counterparts. ABSTRAK Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Kabupaten Pati didominasi oleh perempuan. Hal tersebut menjadi bukti peran serta perempuan dalam pembangunan daerah berkaitan dengan pengiriman remitan. Tujuan penelitian adalah menggambarkan persebaran buruh migran perempuan di Kabupaten Pati dan membandingkan kondisi kemiskinan di kecamatan dengan jumlah buruh migran perempuan terbanyak dan tersedikit. Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan data sekunder yang didapatkan dari Disnakertrans, Bappeda Kabupaten Pati serta referensi lain yang relevan. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1)Pertumbuhan buruh migran perempuan di Kabupate Pati periode 2015-2016 adalah sekitar 24%. Sebagian besar buruh migran tersebut bekerja di sektor domestik dengan destinasi utama Taiwan. Konsentrasi buruh migran tertinggi berada di Kecamatan Sukolilo dan terendah di Kecamatan Batangan.(2) kemiskinan diindikasikan menjadi salah satu faktor yang melandasi keputusan menjadi buruh migran. Bukti akan hal tersebut adalah kecamatan dengan jumlah buruh migran perempuan banyak memiliki persentase keluarga miskin yang lebih tinggi.

show abstract

Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan

Abstract: The

Cited by 13 publications

References 0 publications

Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang

Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang

Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis – Selat Malaka

Eksistensi Buruh Migran Perempuan Dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati

Contact Info

Product

Resources

About