Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang

Abstract

AbstakImplementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi konflik antar aktor baik berupa aktor pemda pandeglang, masyarakat, tokoh, pihak swasta, pemerintah pusat dan aktor politik. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengembangan perdesaan yang yang spesifik mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah perdesaan dan memiliki potensi SDA yang besar. Penelitian ini merupakan penelitin desktiptif dengan Pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa angket dengan metode purposive sampling, berjumlah 18 pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritas strategi dengan urutan sebagai berikut: perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi sehingga perlu diprogramkan yang didukung oleh regulasi khususnya di tingkat kabupaten berdasarkan program tersebut disusun anggaran sesuai kebutuhan (Money follow programe). Selain itu, Implementasi strategi juga perlu dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal. Abstract The implementation of spatial policies in Pandeglang Regency experienced various obstacles, including conflicts between actors in the form of regional government officials, communities, leaders, the private sector, the central government and political actors. This condition requires a specific rural development strategy considering Pandeglang District is a rural area and has a large natural resource potential. This research is a descriptive study with a Quantitative Approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with purposive sampling method, totaling 18 experts. The results of the study indicate that the development of rural areas in Pandeglang District needs to prioritize the strategy in the following order: participatory and aspirational rural area planning; opening of regional isolation through inter-rural infrastructure development; improving the quality of human resources; community empowerment; partnership and government capital support, private sector for community businesses; revitalizing community institutions; superior potential area development that is ecologically and socially adaptive. The seven strategies complement each other so that it needs to be programmed which is supported by regulations, especially at the district level based on the program, the budget is prepared as needed (Money follow program). In addition, the implementation of the strategy also needs to be done in a participatory manner involving all stakeholders. This division between sectors needs to pay attention to the dynamics of local politics.

Strategi pembangunan kawasan Perdesaan Margomarem, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo

“…Pembangunan kawasan perdesaan dinilai dapat menjadi sebuah model baru pembangunan wilayah perdesaan baik dari segi skala spasial maupun skala ekonomi yang akan dicapai [5]. Studi mengenai strategi pembangunan kawasan-kawasan perdesaan telah cukup banyak menjadi perhatian peneliti [6][7][8][9][10]. Akan tetapi, pembangunan kawasan perdesaan memerlukan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara sistematis, artinya bahwa pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri.…”

Analysis of Village Infrastructure Project Success Factors by Considering Implementation Risks

“…Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 pada pasal 123 terkait pembangunan infrastruktur antar desa serta terbitnya PerMenDesa PDTT No. 5 tahun 2016 pada pasal 6 disebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan bersinergi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), potensi dan masalah prioritas pada kawasan pedesaan [7]. Keberadaan kebijakan tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa.…”

Review Peraturan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pariwisata di Indonesia

“…Ada lima kekuatan dari wilayah atau korporasi yang menangani objek wisata yang harus diperhatikan oleh pengelolanya, lima kekuatan yang terdiri dari: 1) persaingan yang berimbang (kompetitif); 2) kekuatan pemasok; 3) kekuatan pembeli; 4) ancaman substitusi dan 5) ancaman potensial baru (Barutçu & Tunca, 2012). Strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata perlu memperhatikan tiga indikator utama yang sangat penting dalam pariwisata yakni, ekonomi, lingkungan dan masyarakat (Hakim, 2019), (Ismayanti, 2010), (Ahmadi, 2019).…”