Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

The aspirations fund of the House of Representative to be one hot issue discussed publicly, especially with regard to the function and right of the House budget. Problems posed, first, how the position of the aspirations funds of the House associated with the function of the House Budget? Second, what the aspirations funds of the House become a necessity in response to House obligation in fulfilling the aspirations of the people? This research is doctrinal, using primary and secondary legal materials, in the form of some legislation, literature and research results which are relevant to the object of research. The approach used in this study is the approach of legislation, comparison, and conceptual. The study concluded, first, the aspiration funds of the House is not in accordance with the budget function of the House, because the House should function gives approval, not received and allocation of a specific budget as an executive. Secondly, the aspirations fund of the House is not an answer to the need to meet the aspirations of the people, can even cause negative culture that is pork barrel politics. Keywords: The aspiration funds; the right budget of the house; and pork barrel Abstrak Dana aspirasi DPR menjadi salah isu yang hangat diperbincangkan publik, terutama berkaitan dengan fungsi dan hak budget DPR. Permasalahan yang diajukan, pertama, bagaimana kedudukan dana aspirasi DPR dikaitkan dengan fungsi anggaran DPR? Kedua, apakah dana aspirasi DPR menjadi kebutuhan sebagai respon kewajiban DPR dalam memenuhi aspirasi rakyat? Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, dana aspirasi DPR tidak sesuai dengan fungsi anggaran DPR RI, karena DPR seharusnya berfungsi memberikan persetujuan, bukan memperoleh jatah anggaran tertentu sebagaimana eksekutif. Kedua, dana aspirasi DPR bukanlah sebuah jawaban atas kebutuhan dalam memenuhi aspirasi rakyat, bahkan dapat menimbulkan budaya negatif yaitu pork barrel politics. Kata-kata Kunci: Dana aspirasi; fungsi anggaran hak budget DPR; dan pork barrel

Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali

“…DPD terbilang sukses untuk menjalankan tugas konstitusi. Di antaranya adalah pengajuan rancangan undang-undang (RUU) terutama yang terkait dengan kepentingan daerah (Nirahua, 2011).…”

Ambiguitas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

“…Namun sebelumnya menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pertama, organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying, Kedua, organ negara dalam arti luas tetapi lebih dari pengertian pertama, mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying, Ketiga,organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisa-si yang menjalankan menjalankan fungsi lawcreating dan/atau law-applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan, keempat, lembaga negara terbatas hanya pada pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau peraturan yang lebih rendah (Nirahua, 2011).…”

Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

“…7 Kehadiran DPD memberikan warna baru pada lembaga perwakilan di Indonesia yang dulunya tidak pernah merasakan serta menampakan apa sebenarnya perwakilan tersebut. 8 Wewenang DPD tertuang pada pada 22D UUD 1945 dimana berdasarkan kewenangan yang diatur pada UUD 1945, itu berarti DPD memiliki kewenangan secara konstitusional yang dimana bermakna bahwa DPD harus melaksanakan tugas dan kewenangan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah yang nantinya akan diperjuangkan oleh daerah itu sendiri yang direpresentasikan oleh anggota-anggota DPD terpilih nantinya. Berdasarkan itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa DPD memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan yang dimana sifat daripada fungsi itu terbatas, keterbatasan itu terdapat pada bidang-bidang terntu saja yang menjadi kewenangan DPD yaitu menyangkut aspirasi yang membawa nama daerah.…”