The Optimalization of Empowerment to Convicted Criminal in the Open Prison through Financial LiteracyAbstract. One of the empowerment of convicted criminals is done by increasing financial literacy. The aims of community service are: empowering convicted criminals class II B Kendal open prison through training financial management system, and give positive contribution by training financial management systems to improve financial literacy. The method of implementing community service activities is carried out by: coordination and mapping needs in prisons, focus group discussions (FGD) and financial literacy workshops, as well as post workshop assistance. The strategic steps of service are: convicted criminals in the prison class II B Kendal is given knowledge about financial literacy, convicted criminals are given training and understanding to develop financial literacy through financial management training, discussion sessions, questions and answers by giving opportunities to convicted criminals and prison management related to financial literacy, simulations implementation of financial literacy through personal and family financial management, as well as assisting and monitoring implementation financial literacy, and evaluating the results of service activities that have been carried out. Convicted criminals the prison class II B Kendal are dominated by elementary and junior high school graduates, who commit violations of the law due to economic needs. This community service program is a solution to overcome the low financial literacy of fostered citizens. The success of this service program is due to the achievement of target participants as well as the achievement of objectives and activity material. People who have good financial literacy are able to make the right decisions in financial management in order to face global challenges based on technological progress.Keywords: Empowerment, convicted criminal, financial literacy.Abstrak. Pemberdayaan narapidana salah satunya dilakukan dengan peningkatan literasi keuangan. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberdayakan narapidana lembaga permasyarakatan terbuka kelas II B Kendal melalui pelatihan sistem pengelolaan keuangan, serta memberikan kontribusi positif dengan adanya pelatihan sistem pengelolaan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan: koordinasi dan pemetaan kebutuhan di lapas, focus group discussion (FGD) dan workshop literasi keuangan, serta pendampingan pasca workshop. Langkah strategis pengabdian yaitu: narapidana lapas terbuka kelas II B Kendal diberikan pengetahuan tentang literasi keuangan, narapidana diberikan pelatihan dan pemahaman untuk mengembangkan literasi keuangan melalui pelatihan pengelolaan keuangan, yaitu pencatatan keuangan, sesi diskusi dan tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada narapidana dan pengelola lembaga permasyarakatan terkait literasi keuangan, simulasi implementasi literasi keuangan melalui pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, serta melakukan pendampingan dan monitoring kepada narapidana dalam pengimplementasian literasi keuangan, terakhir melakukan evaluasi hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Warga binaan Lapas Terbuka Kelas II B Kendal didominasi oleh lulusan SD dan SMP, yang melakukan pelanggaran hukum karena dorongan kebutuhan ekonomi. Program pengabdian kepada masyarakat ini sebagai solusi mengatasi rendahnya literasi keuangan warga binaan. Keberhasilan program pengabdian ini karena ketercapaian target peserta serta ketercapaian tujuan dan materi kegiatan. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik mampu membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangannya guna menghadapi tantangan global yang berbasis kemajuan teknologi.Kata kunci: Pemberdayaan, narapidana, literasi keuangan
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dalam pembentukaannya untuk mewakili kepentingan daerah. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tugas dan kewenangan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi DPD terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif karena bahan hukum perimer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekundernya adalah literatur dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut masih terdapat dualisme karena eksekutif juga memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah atau biasa disebut eksekutif preview. Kewenangan yang dimiliki DPD Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 belum memiliki kejelasan mekanisme yang dilaksanakan sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanannya. Untuk memperkuat kejelasan secara yuridis diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regional Representative Council is an institution in its formation to represent regional intersests. The duties and authorities of the Regional Representative Council are regulated in Article 22 D paragraph (1), (2), (3) of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia.these duties and authorities are spelled out in various laws and regulations, one of which is law number 2 of 2018 concerning second amendment to law number 17 if 2014 concerning MPR, DPR, DPD and DPRD. This study aims to analyze the results of DPD monitoring and evaluation of the draft regional regulations and regional regulations, as stated in Articele 249 paragraph (1) letter J of Law Number 2 of 2018. The study was conducted using normative juridicial method because the primer legal material used was legislation and the secondary legal material was literature from journals and books relating on the problem. The results of the study showed that the authority still contained dualism because the executive also had the authority to monitor and evaluate the draft regional regulation or commonly called an executive preview. The authority possessed by DPD Article 249 paragraph (1) letter J of Law Number 2 of 2018 does not yet have a clear mechanism implemented so as to cause ambiguity in its implementation. To strengthen juridicial clarity, it is necessary to amend Law Number 2 of 2018 and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.