Kebutuhan Frekuensi untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR) Pita Lebar di Indonesia

Abstract

Demands regarding on application development of broadband Public Protection and Disaster Relief (PPDR) are increasing in recent years A B S T R A K Kata kunci : Public Protection and Disaster ReliefKejadian PP1 Kejadian PP2 LTE FDD LTE TDD Permintaan akan pengembangan aplikasi Public Protection and Disaster Relief (PPDR) pita lebar terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kebutuhan untuk tanggap bencana yang lebih efisien dan efektif. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan frekuensi PPDR pita lebar di Indonesia yang meliputi kejadian harian (PP1) dan kejadian darurat besar (PP2) pada pita frekuensi 400 MHz dan 800 MHz. Teknik pemodelan dan simulasi digunakan untuk menghitung kebutuhan frekuensi berdasarkan data skenario dan jumlah kejadian yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan frekuensi untuk mengakomodasi kejadian PP1 diperkirakan sebesar 2x10 MHz. Sedangkan, kebutuhan frekuensi untuk kejadian PP2 diperkirakan sebesar 2x20 MHz untuk LTE FDD atau 30 MHz untuk LTE TDD. PendahuluanKebutuhan dalam penanganan kejadian yang terkait dengan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) yang lebih efisien dan lebih efektif mendorong peningkatan pengembangan aplikasi pita lebar seperti aplikasi video bergerak real time. Di sisi lain, aplikasi PPDR yang ada saat ini kebanyakan berada pada pita sempit yang mendukung aplikasi suara dan kecepatan data rendah, terutama di lebar pita kanal 25 kHz atau dibawahnya, termasuk di Indonesia (Yuniarti, 2013). ITU di dalam WRC-2015 mengagendakan untuk meninjau dan merevisi Resolusi 646 WRC-2003 untuk PPDR berdasarkan Resolusi 648 WRC-2012 tentang kajian untuk mendukung PPDR pita lebar (ITU, 2012).Frekuensi untuk keperluan penanganan sementara bencana (PPDR) di Indonesia dialokasikan pada pita 409 -417 MHz dan 422,5-426,25 MHz (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010). Akan tetapi, meskipun telah terdapat alokasi frekuensi untuk PPDR, lembaga atau organisasi pemerintah terkait seperti kepolisian dan BNPB memiliki alokasi frekuensi khusus yang berada di luar alokasi PPDR. Dalam rangka pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang lebih efisien, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan untuk menggabungkan seluruh alokasi frekuensi untuk instansi 1

Analisis Penggunaan Frequency Band 400 MHz dan 700 MHz untuk Layanan Broadband PPDR di Indonesia

“…Jumlah kejadian per populasi merupakan jumlah insiden simultan secara nasional dibagi dengan jumlah populasi nasional (Yuniarti, 2015). Ukuran jari-jari sel sangat bergantung pada kondisi suatu daerah, dimana secara umum, daerah Metro memiliki konstanta redaman propagasi yang paling tinggi, sehingga daerah ini memiliki ukuran sel yang paling kecil.…”

Estimasi kebutuhan spektrum untuk memenuhi target rencana pita lebar Indonesia di wilayah perkotaan (The estimation of spectrum requirements to meet the target of Indonesia broadband plan in urban area)

“…Metode untuk menghitung kebutuhan spektrum yang digunakan oleh Yuniarti (Yuniarti, 2015) diawali dengan mengasumsikan kebutuhan kecepatan akses utuk setiap petugas yang terlibat dalam Public Protection and Disaster Relief (PPDR) dilanjutkan dengan melakukan network dimensioning, menghitung kepadatan pengguna dan mengkalkulasi kebutuhan spektrum untuk keperluan PPDR pada pita 400 dan 800 MHz. Rana dan Hong (Rana & Hong, 2014) menghitung kebutuhan spektrum dengan menggunakan metode ITU-R-Rec.M1768 dengan beberapa penyesuaian terkait asumsi kecapatan akses, kecepatan peningkatan penetrasi dan kepadatan penduduk.…”