Kebijakan Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Menghadapi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

Abstract

Abstrak
 Tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) menghadapi berbagai isu, seperti kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), kelelahan fisik, tekanan psikososial karena stigmatisasi dan diskriminasi. Mengingat pentingnya peran nakes dalam sistem kesehatan, khususnya terkait penanganan COVID-19, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan nakes pada saat pandemi COVID-19, dengan menelaah regulasi, jurnal terkait, media (elektronik) nasional dan internasional, serta data nakes yang menangani, terinfeksi, dan meninggal karena COVID-19. Segitiga kebijakan Waltz dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat antara lain terkait dengan relaksasi kebijakan dalam memenuhi ketersediaan APD, insentif, penyediaan transportasi dan penginapan, telemedicine, kewajiban penggunaan masker, dan layanan psikososial berupa buku pedoman dan konseling online. Permasalahan yang ada terkait kebijakan tersebut seperti pengawasan kualitas APD donasi masih berada di level rumah sakit, insentif finansial untuk nakes hanya sampai tiga bulan, telemedicine menuai pro dan kontra dalam penegakan diagnosis penyakit, dan layanan psikososial berupa konseling online dan buku pedoman masih bersifat umum. Pemerintah perlu mengawasi ketersediaan APD yang berkualitas. Diperlukan insentif finansial yang berkelanjutan sampai wabah berakhir dan insentif non-finansial seperti memberlakukan paid sick leave, mengatur jumlah jam kerja yang tepat, serta menyediakan layanan psikososial yang ditujukan khusus untuk nakes dan meningkatkan penyebaran informasi layanan psikososial tersebut. Diperlukan pelatihan berkelanjutan dalam merespon wabah dan kerjasama multisektoral dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi. Pemerintah perlu menghimpun data nasional nakes yang terinfeksi maupun meninggal. Pemakaian masker dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus menjadi budaya dikalangan masyarakat.
 Kata kunci : Kebijakan, Tenaga Kesehatan (Nakes), Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
 Abstract
 Health workers battling Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak face various issues, such as lack of Personal Protective Equipment (PPE), physical fatigue, and psychosocial pressures. Considering the health workers’ significant role in the health system, this paper aims to analyse Indonesian government’s policies related to the protection of health workers during the COVID-19 outbreak, by examining regulations, related journals, national and international (electronic) media, and related data on health workers contracting the disease. Waltz and Gilson’s policy triangle was used for the policies analysis. Government’s policies related to the protection of health workers involve easing policies to meet PPE demands, providing financial incentives, providing online psychosocial services, transportation, and hotel, using telemedicine, and wearing masks in public spaces. Issues related to the policies include lack of quality monitoring for donated PPE, the financial incentives for health workers which are only for three months, and the use of telemedicine which is still debatable. We suggest that government needs to monitor the availability of high-quality PPE, arrange appropriate working hours for health workers, provides the financial incentives at least until the outbreak ends, as well as provides non-financial incentives, such as paid sick leave and psychosocial services specialy intended for health workers. Multisectoral cooperation to develop technology-based health services and continued training for health workers in responding the outbreak are needed. Government needs to collect and publish data on health worker infection rates and deaths nationally. It is also important to keep promoting the use of masks and good hygiene practices in the society. Keywords: Policy, Health Workers, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Peran Perawat Melaksanakan Kolaborasi Interprofesional (IPC) dalam Asuhan Keperawatan pada Pasien Covid-19

“…Data terbatas mengenai risiko penyakit yang parah dan kurangnya terapi obat khusus dan intervensi telah menantang baik pengobatan maupun perawatan pasien, semua perawatan bersifat simtomatik dan dilakukan berdasarkan pengalaman. Menurut penelitian (Manik, Nugraha, and Ryandita 2020). menyatakan bahwa risiko terinfeksi COVID-19 dan isu psikososial, perawat juga mengalami kelelahan fisik karena semakin banyaknya jumlah pasien,kekurangan SDM dan tingkat kolaborasi interprofesi tidak efektif juga menyebabkan mereka harus bekerja double shift atau lebih dari 8 jam, kolaborasi antar profesi yang tidak efektif menyebabkan tenaga kesehatan mengalami kecemasan dan kelelahan.…”

“…Berdasarkan penelitian tentang pengalaman kerja perawat klinis lini pertama yang merawat pasien dengan COVID-19 di China yang dilakukan oleh (Manik, Nugraha, and Ryandita 2020). memunculkan tema, yaitu : 1) pengalaman negative, 2) pengalaman positif Pengalaman negatif perawat menyoroti pengalaman psikologis mereka dengan pekerjaan di garda depan dan mengalami kesulitan material,kekurangan tenaga kerja.…”

“…Hasil penelitian ini menunjukan kerjasama tim yang dilakukan perawat di ruang COVID-19 dalam memberikan asuhan keperawatan intensif kepada pasien COVID-19 dengan melakukan pengkajian sampai melakukan kolobaratif tindakan dan terapi dengan dokter secara langsung, perawat melakukan pencatatan perkembangan pasien sesuai dengan hasil kerjasama tim. Kolaborasi interprofesi suatu proses kolaborasi yang efektif bekerjasama antar profesi, melibatkan pasien sepenuhnya dalam pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan pasien (Manik, Nugraha, and Ryandita 2020). Perilaku kerjasama tim melibatkan kerjasama yang berpusat pada pasien baik dalam hal perawatan,koordinasi pengambilan keputusan terkait kondisi klinis pasien.…”

Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan

“…Tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan pandemi Covid-19 menghadapi berbagai isu, seperti kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), kelelahan fisik, serta tekanan psikososial karena stigmatisasi dan diskriminasi. Mengingat pentingnya peran nakes dalam sistem kesehatan, khususnya terkait penanganan Covid-19, maka pemerintah pusat menetapkan beberapa kebijakan bagi tenaga kesehatan, di antaranya relaksasi kebijakan dalam memenuhi ketersediaan APD, insentif dan santunan kematian, penyediaan transportasi dan penginapan, telemedicine, kewajiban penggunaan masker, dan layanan psikososial berupa buku pedoman dan konseling online (Manik et al, 2021) Insentif dan santunan kematian diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah yang bersifat finansial. Insentif tersebut diberikan dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan terpapar Covid-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.…”

Legal Aspects of Therapeutic Agreements in Online-Based Health Services (Telemedicine)

“…Currently, existing legal regulations have not explicitly regulated the implementation of telemedicine. When the rate of COVID-19 transmission is increasing, the Ministry of Health considers that health services through the use of information and communication technology in the form of telemedicine are needed for COVID-19 patients who are self-isolating through the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07/Menkes/4829/2021 concerning Guidelines for Health Services through Telemedicine during the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic (Manik et al, 2020). But the decision is only a guideline for clinical governance of self-isolation patients.…”