Kebijakan Penentuan Pusat Pertumbuhan Industri Untuk Mendukung Pembangunan Daerah

Abstract

Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan topik yang perlu dikaji dan dipraktikkan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Pusat pertumbuhan, terintegrasi dengan sektor industri secara makro. Metode untuk menentukan pusat pertumbuhan industri meliputi: teknik analisis kebutuhan teknologi, analisis kesenjangan pencapaian dan target, penyusunan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan pernyataan ketidakpastian yang akan datang. Hasil analisis menempatkan Bengkalis sebagai sentra produksi dan pertumbuhan industri di pesisir timur Riau bagian tengah. Kawasan Siak Kecil dan Bukit Batu menjadi pusat pertumbuhan industri untuk menunjang kegiatan di Dumai. Akses jalan dari kecamatan lain ke Buruk Bakul ditingkatkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Pelabuhan di Buruk Bakul akan dibangun menjadi feeder port untuk pengiriman produk dari kawasan industri. Pusat pertumbuhan industri akan meningkatkan kualitas masyarakat lokal dan memastikan kondisi kehidupan yang berkelanjutan. Pengelompokan industri dapat meningkatkan pemanfaatan potensi pembangunan dan integrasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pusat pertumbuhan industri mendukung pengembangan modal sosial daerah dan kualitas hidup. Implementasi pusat-pusat pertumbuhan, melengkapi kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat

Analisis Penetapan Kawasan Industri Di Kabupaten Jepara

“…Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) mengamanatkan pembangunan perwilayahan industri yang bertujuan untuk percepatan pemerataan serta persebaran industri nasional (Nurbani, S. N., 2020). Menurut Zamaya, Y., & Tampubolon, D., (2021) Untuk melindungi kondisi Industri existing dan Pengembangannya diatur dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2019-2039, yaitu pada ketentuan umum peraturan Zonasi untuk Kawasan Permukiman, dimana diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan baik di kawasan permikuman perkotaan maupun kawasan permukiman pedesaan.…”