The study was to identify and formulate strategies for the empowerment of coastal communities in Kabupaten Meranti Islands. SWOT analysis is a main method. Using SWOT analysis, evaluated the internal and external factors affecting empowerment. Potential coastal communities consist of fisheries and agriculture sectors. This area has the potential for great fisheries resources with high spirit of fishermen.
Tujuan studi ini mengevaluasi kebijakan intervensi stunting di Provinsi Riau tahun2018 dan 2019. Objek kajian adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar danPemerintah Provinsi Riau, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan DinasKesehatan. Observasi lapangan dan wawancara di dua desa di Kabupaten Rokan Hulu dan satudesa di Kabupaten Kampar yang masuk dalam lokus stunting menurut Riskesdas. Metode yangdigunakan berupa mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif-deskriptifyang didukung analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangandan FGD. Pemerintah secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukanberbagai upaya intervensi terhadap stunting. Pemerintah Daerah belum memasukkan stuntingsebagai indikator capaian kinerja kesehatan. Dinas Kesehatan telah mengerjakan beberapa programdan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting. Target pencapaian kinerja dinas kesehatantelah dimuat dalam perjanjian kinerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kampar. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana transferkhusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 dan DAK 2019. Pemerintah Provinsi Riau barumengakomodir penanganan stunting dalam dokumen perencanaan revisi RPJMD Tahun 2014-2019. Intervensi stunting Provinsi Riau telah dilakukan baik melalui strategi intervensi spesifikmaupun sensitif. Koordinasi di level Provinsi belum ditemukan adanya koordinasi lintas sektorsehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda.Kata kunci: kebijakan, intervensi stunting, capaian kinerja, dan perjanjian kinerja.
This study aims to identify property transfer customs regulations and analysis of local tax revenues (especially BPHTB) in Pekanbaru City and Dumai City. This research was conducted in 2019-2020. The results of this study indicate that each study area has its own regulations regarding BPHTB and the basis for determining BPHTB tax collection is all the same, which is 5% of the value of NJOP minus NPOPTKP. In 2019 Riau Province, which received BPHTB Pekanbaru City revenue reached 144 billion rupiah or around 22.97% of the total regional tax of Rp 627 billion. The city of Dumai in 2019 received a BPHTB of Rp5.6 billion, or only about 3.98 percent of the total regional tax revenue. In the implementation of BPHTB collection, there are still many constraints. The solution that can be offered in this research is the issuance of regional regulations that accommodate all the interests of various related parties.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan bea peralihan properti dan analisis penerimaan pajak daerah (terutama pendapatan BPHTB) di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Penelitiam ini dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap daerah kajian memiliki peraturan tersendiri mengenai pemungutan BPHTB dan dasar penetapan pemungutan pajak BPHTB semuanya sama yaitu sebesar 5% dari nilai NJOP dikurangi NPOPTKP. Pada tahun 2019 Provinsi Riau yang memperoleh penerimaan BPHTB Kota Pekanbaru mencapai 144 milyar rupiah atau sekitar 22,97% dari total pajak daerah Rp 627 milyar. Kota Dumai pada tahun 2019 memperoleh BPHTB sebesar Rp5,6 milyar atau hanya sekitar 3,98 persen dari total penerimaan pajak daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB masih terkendala berbagai hal. Solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini adalah penerbitan peraturan daerah yang mengakomodir semua kepentingan berbagai pihak terkait.
Struktur perekonomian di Kabupaten Kampar masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan penyerap tenaga kerja terbesar. Penelitian ini akan menghitung perubahan produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis Shift Share dan elastisitas output pekerjaan dengan menggunakan data tahunan yang tersedia dari Agustus 2019 sampai Agustus 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap komponen shift share memiliki nilai yang berbeda antar sektor, ada nilai negatif dan positif. Poin penting yang dianalisis adalah sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa lainnya menjadi kompetitif dan tumbuh pesat sejak wabah Covid-19. Sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta jasa kesehatan dapat bertahan dan berkembang selama pandemi Covid-19 karena pertumbuhannya yang cepat. Demikian pula sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa keuangan, dan jasa pendidikan berpotensi untuk dikembangkan karena daya saingnya yang relatif tinggi. Sementara itu, sektor listrik, gas dan air, serta administrasi pemerintahan tidak sesuai untuk pembangunan di Kabupaten Kampar. Sebagian besar sektor ekonomi menunjukkan koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja, artinya daya serap tenaga kerja masing-masing sektor di Kabupaten Kampar relatif tinggi terhadap pertumbuhan PDRB.
Untuk mempercepat pembangunan dan kualitas Kota Pekanbaru pada periode 2017-2022, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi “Terwujudnya Pekanbaru Smart City yang Madani”. Maka perlu adanya analisis terhadap kelayakan huni di Kota Pekabaru melalui penelitian terhadap aspek Ekonomi dan Sosial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian konsep kota layak huni (Liveable City) di Kota Pekanbaru dilihat dari sudut pandang aspek ekonomi dan aspek sosial.Penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data kuisioner kepada 60 responden secara proporsional Kecamatan di Kota Pekanbaru. Analisis yang digunakan adalah analisis Gap dan analisis Indeks Ketercapaian. Hasil dari Indeks menunjukan bahwa nilai ketercapaian di Kota Pekanbaru adalah 60,70.Berdasarkan tafsiran pada hasil Indeks Layak Huni Kota Pekanbaru mendapatkan hasil Baik. Diantara indikator yang terdapat pada aspek ekonomi yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah indikator ketersediaan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari yang mudah dijumpai di Kota Pekanbaru. Adapun indikator pada aspek ekonomi yang memiliki nilai yang paling rendah adalah warga lokal terjamin lapangan kerja. Hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa perusahaan terkhusus di bidang industri dan pertambangan yang menggunakan tenaga kerja dari luar kota Pekanbaru. Sedangkan indikator pada aspek sosial yang mendapatkan skor paling tinggi adalah kemudahan akses publik dan toleransi sosial di masyarakat Kota Pekanbaru. Indikator yang mendapatkan skor paling rendah adalah Ketersediaan Ruang Kreatif.Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Sail merupakan Kecamatan dengan Indeks ketercapaian paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.Sedangkan Tampan adalah kecamatan dengan Indeks ketercapaian yang paling rendah. Kecamatan Tampan dengan kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru memiliki Indeks Ketercapaian yang lebih rendah dari kecamatan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin padat suatu wilayah, indikator kepuasan masyarakat terhadap kelayakan huni wilayah tersebut juga semakin tinggi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.