Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok

Abstract

In achieving Depok City development, the role of land transport has an important and strategic position, so that policies need to be integrated in a single management policy and land transportation impact on the economy of the community in Depok. Various policies have been issued, in order to minimize the land transport problems, but no matter how well the policy will not work optimally for the management of land transportation is less addressed. This study used descriptive qualitative, because trying to find empirical facts with the proper interpretation of the action phenomenon. Results: 1. Selection land transportation that correspond to the characteristics of Depok City, and attentive to the needs and interests of all sections of society were different, able to support the effectiveness and efficiency of the provision of public transport services of the city. 2. Development of an adequate road network in the City of Depok has increased the economic sectors of society, increasing the value / price of land, the development of small-scale enterprises, medium and large, the product specialization between regions, the concentration and urbanization, especially in areas that have opened access roads and transport. Resulting in increased revenue Depok City coupled with equitable distribution of goods between residents, business lines spread across several regions. In addition, an increasing number and types of goods and services are able to produce consumer, government and industry.

Pengaruh Kompetensi, Pengembangan Karir dan Sarana Prasarana terhadap Kinerja Dosen

“…Peranan transportasi sangat mempengaruhi dunia perekonomian (Kalbuana et al, 2021;Luwihono et al, 2021;Kalbuana, Kusiyah, et al, 2022;Kalbuana, Taqi, et al, 2022) maupun pendidikan (Yuliana, Setyadi dan Asih, 2020). Daerah yang ditunjang dengan transportasi yang memadai dinilai lebih baik dibandingkan dengan daerah yang terisolir (Kadarisman, Gunawan dan Ismiyati, 2016). Peranan transportasi baik di wilayah darat, laut maupun udara (Islammudin dan Mardijono, 2023) sangat membantu meningkatkan perekenomian bahkan saat ini dipandang sebagai kebutuhan utama.…”

“…Peranan transportasi baik di wilayah darat, laut maupun udara (Islammudin dan Mardijono, 2023) sangat membantu meningkatkan perekenomian bahkan saat ini dipandang sebagai kebutuhan utama. Kebijakan transportasi disuatu daerah dengan daerah lainnya belum seragam (Kadarisman, Gunawan dan Ismiyati, 2016), sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan formal maupun informal.…”

Perusahaan Sektor Transportasi: Apakah ada Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19?

“…Moda transportasi terbagi menjadi darat, udara, laut, dan masing-masing moda transportasi memiliki karakteristik tersendiri . Seiring berkembangnya sistem transportasi, secara langsung menggambarkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Kadarisman et al, 2016). Transportasi dan infrastruktur yang baik dapat melayani masyarakat dalam melaksanakan mobilitas untuk mencapai kesejahteraan (Bria & Suharno, 2018).…”

Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan

“…Sebagaimana telah disebutkan bahwa kebijakan parkir dapat diberi label "manajemen parkir." Ini istilah di sini didefinisikan sebagai setiap rezim kebijakan parkir di mana parkir dipandang sebagai alat untuk melayani tujuan yang lebih luas dalam kebijakan transportasi dan perencanaan kota (Kadarisman, Gunawan & Ismiyati, 2016) Untuk mengurangi masalah pengelolaan perparkiran pada Pasar Petisah dapat diambil beberapa kebijakan parkir yang dapat diterapkan (1) Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan maka tarif parkir lebih tinggi, demikian juga semakin lama waktu parkir maka pembayaran parkir semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir pada pusat kegiatan; (2) Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama di daerah pusat kegiatan.…”