Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia

Abstract

Abstrak
 Ganja merupakan jenis narkotika terlarang di Indonesia, hal ini diatur dalam Lampran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja merupakan narkotika Golongan I yang tidak bisa digunakan untuk keperluan medis. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan sebagai bahan medis untuk menangani penyakit mereka padahal belum legal di Indonesia. Penulisan ini memakai metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun Dewan Perwakilan Rakyat tentang pentingnya ganja sebagai bahan medis. Pembahasan penulisan ini menemukan bahwa ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ganja berkhasiat menjadi obat untuk para pasien dan terbukti sembuh contohnya penyakit Alzheimer, Kanker, HIV/AIDS, epilepsy, Parkinson disease, Hepatitis C dan glaukoma, bahkan di Kota Ambon, perna menggunakan ganja sebagai obat herbal untuk beberapa penyakit ganja sudah diakui khasiatnya dan legal dibeberapa Negara. Untuk itu ganja perlu dimasukan kedalam Narkotika Golongan II atau Golongan III supaya dapat digunakan sebagai bahan medis.

Meninjau Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber child grooming

“…Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan banyak modus kejahatan baru yang disebut kejahatan siber (Lokollo et al, 2020). Salah satu bentuk kejahatan siber adalah cyber child grooming.…”

Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti-Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy

“…Hal ini terlihat dari semakin tingginya permintaan masyarakat Indonesia akan layanan kesehatan, khususnya penggunaan tanaman ganja. Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis, UU Narkotika perlu diperbarui dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke narkotika golongan II (Lokollo et al, 2020).…”

Untitled

“…Wacana legalisasi ganja menjadi perbincangan dan timbul pro dan kontra, sebagian kalangan ingin melegalkan ganja, dan sebagian menganggap bahwa ganja berbahaya bagi penerus bangsa (Lokollo et al, 2020). Narkotika di Indonesia sendiri sebagai negara yang meratifikasi UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961, mengimplementasikan ke dalam otoritas nasional sebagai perpanjangan tangan.…”

“…Narkotika di Indonesia sendiri sebagai negara yang meratifikasi UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961, mengimplementasikan ke dalam otoritas nasional sebagai perpanjangan tangan. Kondisi ini dibukukan dalam UU RI nomor 8 tahun 1976 yang telah di amandemen sebanyak dua kali menjadi UU Narkotika nomor 22 tahun 1997 dan UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 sebagai bentuk ikut serta Indonesia dalam meratifikasi, dan narkotika di dalam UU RI No.35 tahun 2009 dikategorikan berdasarkan tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya (Lokollo et al, 2020). UN Single Convention 1961 dikukuhkan dengan adanya program penanganan permasalahan narkotika dan kriminal tingkat internasional yang dijalankan langsung oleh lembaga United Nations on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia (Suyatna, 2018).…”

“…Proses ini adalah bentuk implementasi dari United Nations on Drugs and Crime sebagai lembaga internasional dalam menurunkan norma dan mekanisme yang disepakati dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan pribadi masyarakat baik dalam cita rasa, moralitas, dan intelektual masyarakat yang secara tidak langsung menghegemoni masyarakat itu sendiri. Di Provinsi Aceh adalah salah satu contoh dimana ganja ditanam dan dikembangkan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari seperti bumbu masakan (Lokollo et al, 2020). Tindakan ini dilakukan karena proses penanaman ganja tidak membutuhkan kondisi tanah yang subur atau iklim yang stabil yang menyebabkan ganja mudah untuk didapat.…”