Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja  Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia

Lokollo, Leonie; Salamor, Yonna Beatrix; Ubwarin, Erwin

doi:10.30598/belovol5issue2page1-20

Cited by 6 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Adapula penelitian yang dilakukan oleh Lokollo et al (2020) tentang kebijakan melegalkan penggunaan ganja sebagai bahan pengobatan. Dalam penelitiannya Lokollo menilai bahwa penggolongan ganja di Indonesia lebih baik diturunkan dari yang semula golongan I menjadi golongan II atau III agar dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit atau gejala penyakit bukan digunakan secara bebas atau rekreasional.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia

Asmoro

Samputra

2021

View full text Add to dashboard Cite

Kebijakan terkait penggunaan ganja untuk pengobatan, meredakan, atau mengurangi gejala penyakit masih menjadi perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui narasi yang dibangun oleh pemerintah terkait dengan kebijakan ganja medis di Indonesia, menganalisis hambatan dari narasi kebijakan ganja medis, dan merumuskan alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan kebijakan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Analisis Naratif Kebijakan (Narrative Policy Analysis/NPA) untuk menganalisis disparitas naratif dari kebijakan pemerintah tentang ganja medis dan menentukan bentuk naratifnya seperti tingkat analisis, setting, karakter, plot, dan moral dari narasi kebijakan. Data dikumpulkan dari dokumen online terpercaya seperti data publik, pemberitaan media, atau transkrip pidato yang relevan dengan masalah penelitian dari Januari 2019 s/d Desember 2020. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Pemerintah tetap melarang adanya pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari masalah baru yang berisiko muncul; 2) Hambatan dari narasi kebijakan yang dibangun oleh pemerintah yaitu adanya perbedaan belief system terhadap tanaman ganja serta belum adanya kajian empiris tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia; 3) Rekomendasi strategi untuk memperkuat narasi kebijakan pemerintah terkait dengan pemanfaatan ganja medis di antaranya membuka ruang diskusi dengan kelompok masyarakat yang kontra narasi, melakukan uji empiris dengan melibatkan akademisi untuk memperkuat argumen dan narasi kebijakan pemerintah, serta mensosialisasikan kebijakan ganja medis ke berbagai stakeholder terkait.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia

Asmoro

Samputra

2021

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar padahukum yang 'mendalami suara hati masyarakat (Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. 2020).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar

2020

View full text Add to dashboard Cite

Putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon harus menunjukan aspek keadilan dan kepastian hukum, bukan kepastian hukum saja Jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian diskriptif, sumber bahan hukum primer,sekunder dan tresier, teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar dan Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Illegal Mining,serta sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tresier. Analisis bahan hukum adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian menujukan bahwa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar adalah pertimbagan yuridis sesuai dengan yang tertulis unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan meringankan dan memberatkan dan meringankan. Dalam putusan hakim terhadap perkara Illegal Mining menurut penulis memenuhi keadilan substantif karena kedua putusan diatas menimbulkan disparitas, dan ancaman hukuman tinggi dalam undang-undang 10 Tahun namun putusan hanya 1 dan dua tahun, sedangkan bahaya merkuri sangat berbahya bagi kehidupan masyarakat.

show abstract

“…Leonie Lokollo,Yonna Beatrix Salamor, Erwin Ubwarin (2020) Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo, Volume V No. .…”

unclassified

Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan

Kaya,

Hehanussa,

Latupeirissa

2023

TATOHI J. Ilmu Huk.

View full text Add to dashboard Cite

Introduction: This study discusses cannabis which is used as a medicinal ingredient.Purposes of the Research: analyze adn explain the qualificationof marijuana used as a crime and analyze and explain thr policy of cannabis formulation for medicinal puerpuseMethods of the Research: This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of legal regulations, scientific papers and literatureResults of the Research: The results of the study indicate that the use of marijuana for medicinal purposes can be subject to criminal penalties as it is known that marijuana is a class I narcotic besides Article 37 of Law Number 35 of 2009 stipulates that only Narcotics Groups II and III can be used as medicinal ingredients. Furthermore, Article 53 of Law Number 35 of 2009 regulates the use of Narcotics II and III in limited quantities to be used as treatment materials. However, class I narcotics are not allowed to be used as any medication. That means those who store, distribute and use marijuana can be punished.

show abstract

Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia

Cited by 6 publications

References 0 publications

Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia

Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia

Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar

Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan

Contact Info

Product

Resources

About