Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Heniyatun, Heniyatun; Iswanto, Bambang Tjatur; Sulistyaningsih, Puji

doi:10.31603/variajusticia.v14i1.2047

Cited by 7 publications

(7 citation statements)

References 1 publication

(1 reference statement)

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…There are juridical requirements that must be met by a piece of electronic evidence so that the evidence is recognized as legal evidence and can be used in court; these conditions are as follows (Heniyatun et al, 2018):…”

Section: Results and Discussion 1 Electronic Evidencementioning

confidence: 99%

The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law

Haetami¹

2023

IJSOC

View full text Add to dashboard Cite

Electronic documents are admissible as evidence under Law No. 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions; consequently, it is vital to examine the use of electronic documents as evidence in positive Indonesian law and how electronic evidence is seen in Islamic law. Al-Qur'an and As-Sunnah have specified the requirements for criminal proof in Islamic law. This is normative juridical research pertaining to legal norms and regulations, court decisions, and living norms that arise in society. According to the findings of the study, electronic media can be utilized as evidence, but not as standalone proof. In the Islamic legal system, electronic proof is accomplished by qarinah/guidance, next creed/witness, and ultimately book/writing. Therefore, it is anticipated that this research will provide a theoretical addition to the subject of Islamic law so that the use of electronic media will no longer be a legal issue and the public would be able to continue using them as evidence.

show abstract

Section: Results and Discussion 1 Electronic Evidencementioning

confidence: 99%

The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law

Haetami¹

2023

IJSOC

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Keterangan saksi akan memperkuat dalil gugatan maupun bantahan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Misalnya dalam pembuktian pihak yang berperkara mengajukan bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya maka dengan adanya saksi akan menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara perdata tersebut (Heniyatun et al, 2018 Hakim dengan memerintahkan jurusita telah memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan, maka para pihak tidak boleh menolak untuk hadir.…”

Section: Persidangan Perkara Perdataunclassified

Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)

Prasetya

2020

amnesti

View full text Add to dashboard Cite

Salah satu asas dalam hukum acara perdata didalam pemeriksaan perkara adalah asas mendengar kedua belah pihak atau sering dikenal dengan istilah audi et alteram partem. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam proses persidangan perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan Asas Audi Et Alteram Partem selama proses persidangan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr antara lain disebabkan adanya pihak yang tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita, mediasi yang dilakukan para pihak tidak maksimal dan pembuktian yang tidak seimbang antar para pihak yang bersengketa dikarenakan ketidaktahuan pihak dalam proses beracara di pengadilan. Selanjutnya berakibat adanya pihak yang tidak menghadirkan saksi sedangkan pihak lawannya dapat menghadirkan saksi. Hal-hal tersebut diatas merupakan kendala dalam menerapkan asas Audi Et Alteram Partem selama proses persidangan perkara perdata sehingga cara yang ditempuh oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata yaitu dengan cara bersifat kooperatif.

show abstract

“…Hukum acara perdata, pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau surat, hal ini bermakna bahwa suatu hubungan hukum keperdataan menurut pembentuk undangundang dapat dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pihak dengan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tulisan atau surat (Wahyudi, 2012). Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan dalam perkara perdata jika dicetak maka memiliki nilai yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan dalam undang-undang (Heniyatun, 2018).…”

Section: A Jaminan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektonik Dalam Hukum unclassified

Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata

Maulidiyah

Satriana

2019

J. Cakrawala Huk.

View full text Add to dashboard Cite

Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini (1) Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektonik dalam Hukum Acara Perdata; (2) Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata; Pembahasan pertama adalah bahwa telah diatur Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.

show abstract

Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Abstract: ABSTRAK

Cited by 7 publications

References 1 publication

The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law

The Strength of Electronic Evidence in the View of Islamic Law

Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)

Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata

Contact Info

Product

Resources

About