Kajian Investasi Pembangunan Jalan Tol di Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah: Studi Kasus Jalan Tol Cikampek-Palimanan

Abstract

Abstrak. Sebagai alternatif investasi pembangunan jalan tol di Indonesia yang biasanya menggunakan metode konvensional berupa penanaman modal biasa, studi ini menunjukkan bahwa investasi tersebut dapat juga dilakukan menggunakan metode syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dari marjin keuntungan. Dengan menggunakan studi kasus proyek pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan, studi ini menemukan bahwa secara finansial keuntungan atau kerugian metode syariah dibandingkan dengan metode konvensional tergantung pada besarnya margin keuntungan/bagi hasil dibanding dengan bunga bank yang diterapkan. Selain itu pembiayaan metode syariah mensyaratkan adanya pembagian risiko bersama dan merupakan salah satu perbedaan antara metode syariah dan metode konvensional.

Analisis Tarif Tol Berdasarkan Ability to Pay dan Willingness to Pay Rencana Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan

“…Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol (Undang-Undang No.38, 2004). Ditinjau dari segi manfaat, jalan tol dapat menguntungkan pengguna berupa adanya penghematan waktu dan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dibandingkan dengan jalan raya umum (Karsaman, et al, 2015). Secara umum penentuan tarif tol harus memastikan biaya yang ditanggung penyedia jasa transportasi serta mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar pengguna jasa (Allo, 2017).…”

Optimization of Waqf Land for The Construction of Hospitals Through Build Operate And Transfer (BOT)

“…In the empirical level, the use of waqf land in hospital development activities through the BOT model in addition to having benefits is also inseparable from the risk, namely the potential loss due to unexpected events which can cause adverse effects (Karsaman et al, 2015), among them, are a) Legal Risk, namely the possibility of unenforceable or inoperability of contracts either in whole or in part made by the parties; b) Economic Risk, namely the calculation of the project based on incorrect assumptions and bias towards project implementation costs, market conditions, or sudden currency movements so that the situation is very difficult for investors to continue implementing the BOT agreement (Yasa, Dharma, and Sudipta, 2013); c) Force majeure or overmacht, for example, the occurrence of unexpected conditions for BOT objects, such as fire, natural disasters, war, riots that are directly related to or affect the implementation of the BOT agreement so that the BOT agreement is impossible to continue; d) Market and Income Factors, namely loss of income caused by insufficient direct income from the project and lack of income from other sources related to the project (Kamilah, 2012).…”