Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat

Simangunsong, Fernandes

doi:10.24905/jip.v1i1.434

Cited by 4 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Sejalan dengan tujuan tujuan awal pembentukan kabupaten Lombok Utara di atas, (Simangunsong, 2016a) menghasilkan bahwa Pemekaran kecamatan harus menjamin adanya peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat baik pada calon kecamatan yang akan dibentuk maupun kecamatan induk. Dalam penelitiannya yang lain, (Simangunsong, 2015) bahwa peningkatan status wilayah administrasi pemerintahan dapat meningkatkan pelayanan civil dan jasa publik melalui pelaksanaan dan penerapan dimensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.…”

Section: Administrativeunclassified

“…Dalam penelitiannya yang lain, (Simangunsong, 2015) bahwa peningkatan status wilayah administrasi pemerintahan dapat meningkatkan pelayanan civil dan jasa publik melalui pelaksanaan dan penerapan dimensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. (Simangunsong, 2016) yang meneliti tentang pemekaran Kecamatan di Kabupaten Anambas Kepulauan Riau yang menghasilkaan bahwa: 1). Pembentukan kecamatan tidak boleh mengakibatkan wilayah tertentu dari keccamatan baru menjadi lemah atau tidak mampu menjalankan kegiatan, layanan dan pembangunan pemerintah; 2).…”

Section: Administrativeunclassified

See 1 more Smart Citation

Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

Santika

Santoso

Mahmudi

2018

jip

View full text Add to dashboard Cite

Pemekaran daerah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja ekonomi dan pelayanan publik serta tingkat pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, lokasi penelitian ini di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja pelayanan publik dan pemerataan ekonomi setelah pemekaran daerah mengalami peningkatan. Pemekaran daerah di Lombok Utara memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan memperoleh penghargaan di berbagai bidang baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

show abstract

Section: Administrativeunclassified

Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

Santika

Santoso

Mahmudi

2018

jip

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…The passing of Law Number 22 of 1999 concerning regional government is the driving force for the region to make efforts to alleviate problems in services, area size, ethnic and cultural differences, as well as providing new services such as water and health so as to minimize disparities between regions (Ali, Siti Mawar, & Nurdin Syah, 2018). The addition of new areas or government centres makes it easier for services that were previously unreachable to be evenly reached by the local community and ultimately people's DOI: https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.8514 welfare will increase (Simangunsong, 2016). Regional expansion is carried out due to similarities in groups or historical ethics that allow social ties, fiscal incentives (guaranteed transfer funds), bureaucracy and politics, and overcoming the range of government control (Zainudin, 2016).…”

Section: Methodsmentioning

confidence: 99%

How Human Development Effect Poverty Alleviation in Origin and Expansion Regions?

Hasanah

Panjawa

Prastowo

et al. 2022

MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan

View full text Add to dashboard Cite

The aim of this paper is to highlights the importance of humand development towards poverty alleviation with compares the different region status. This research uses econometric methodology with dummy variable regression analysis tools. The results showed that were no significant differences related to poverty conditions in origin and expansion. Overall, the conditions of poverty in origin and expansion in Eastern Indonesia are almost the same. Interesting findings in this study specifically indicate that an increase in the quality of human resources is able to reduce poverty in origin and expansion regions. It is expected, with regional autonomy through government expenses policies that are prioritized on improving the quality of human resources in various aspects able to overcome poverty in the origin and expansion regions.

show abstract

“…Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah Provinsi yang masih muda dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Provinsi Papua Barat mulai menjadi Provinsi definitif sejak tahun 2003 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 Tanggal 27 Januari 2003 (Simangunsong & Simangunsong, 2016). Provinsi ini lahir, timbul perbedaan pendapat di kalangan masyarakat papua terutama di wilayah Provinsi Induk.…”

Section: Sarana Penunjang 1) Gedungunclassified

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat)

Toansiba

2023

JMI

View full text Add to dashboard Cite

Yowas Toansiba 2021, Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat (Studi Kasus: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat). Tesis Manajemen Keuangan Daerah (MKD) Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih Papua dibawah Bimbingan Dr. Arius Kambu, SE. M. Si dan Selmi Dedi. SE. M.AB. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana implementasinya diukur berdasarkan beberapa prinsip, yaitu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan serta menganalisis hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat serta upaya yang dapat dilakukan Dinas Sosial Papua Barat dalam meningkatkan sistem pengelolaan barang milik daerah (BMD). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang belum dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga mengakibatkan nilai manfaat dari barang yang diadakan tersebut, belum mampu memenuhi kebutuhan dari unit pengguna. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia menjadi kendala utama yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

show abstract

Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat

Cited by 4 publications

References 0 publications

Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

How Human Development Effect Poverty Alleviation in Origin and Expansion Regions?

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat)

Contact Info

Product

Resources

About