Judicial subversion: The effects of political power on court outcomes

Lambais, Guilherme B. R.; Sigstad, Henrik

doi:10.1016/j.jpubeco.2022.104788

Cited by 6 publications

(2 citation statements)

References 23 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…diantaranya adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.Memperbaiki sistem di semua tingkat peradilan,sistem peradilan memerlukan reformasi yang berani dan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur peradilan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang profesi hukum, ini akan membuat sistem peradilan https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Krehbiel, 2022;Parmet, 2023). Langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk mengatasi tantangan dan permasalahan sistem peradilan dengan melakukan peningkatan kualitas hakim melalui pelatihan, pengembangan dan pengawasan agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas moral yang tinggi (Lambais, 2023). Peningkatan pendidikan dan pelatihan hakim dan staf peradilan serta perbaikan infrastruktur pada sistem peradilan akan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, hakim dan petugas peradilan yang berkualitas akan lebih mampu menjalankan tugasnya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.…”

Section: Upaya Reformasi Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Indepe...unclassified

Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas

Situmorang,

Triadi

2024

jcl

View full text Add to dashboard Cite

Dalam menegakkan supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum menjaga independensi dan integritas peradilan harus menjadi prioritas utama bagi negara, dalam melaksanakan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dengan penerapan prinsip-prinsip independensi, integritas, dan objektivitas sebagai landasan dalam menjalankan peradilan untuk menciptakan keputusan dan kepastian yang mengikat semua pihak hukum di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta menyediakan kerangka kerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian ini hakim berperan krusial dalam menjaga stabilitas negara Indonesia melalui penegakan hukum. Penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memperkuat integritas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan kemerdekaan hukum dengan peningkatan fasilitas, pelayanan, dan transparansi lembaga peradilan

show abstract

Section: Upaya Reformasi Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Indepe...unclassified

Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas

Situmorang,

Triadi

2024

jcl

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…The settlement process is not strictly regulated and forced to follow the general judicial process settlement flow. 47 Therefore, it is necessary to redesign the process of resolving administrative violations or disputes by appointing non-definitive regional heads. This redesign is essential to realize legal protection in establishing a nondefinitive regional head.…”

Section: Legal Social Justice In Appointment Non-definitive Regional ...mentioning

confidence: 99%

Legal Social Justice in Appointment Non-Definitive Regional Heads toward Welfare State

Siboy

Al-Fatih

Triasari

et al. 2023

BESTUUR

View full text Add to dashboard Cite

<div><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><p class="AbstractText">The process of resolving administrative violations in the appointment of non-definitive regional heads that have not been regulated can threaten democratic values. Likewise, there has not been a judicial institution that has been given special authority to try it. This study aims to provide a regulatory model or settlement of administrative violations in the appointment of non-definitive regional heads in the welfare state. This study is a normative legal research that uses legal theory to settle administrative violations, legal protection, the welfare state, and Pancasila democracy. The study results show that the judicial mechanism for appointing non-definitive regional heads has a specificity that cannot be resolved through general State Administrative dispute resolution. In the USA, election disputes were resolved through the courts, whereas, in Australia, the Electoral Management Bodies determine the mayoral elections dispute. A design that can be chosen for the judicial process for appointing a non-definitive regional head is proposed, namely by granting authority to <em>Bawaslu</em> to resolve administrative violations through the Special Court mechanism. The granting of judicial authority can fulfill the basic principles of fast, open, and constitutional non-definitive regional head appointment dispute resolution.</p></td></tr></tbody></table></div>

show abstract

Suing the government under weak rule of law: Evidence from administrative litigation reform in China

Cao

Liu

Zhou

2023

Journal of Public Economics

View full text Add to dashboard Cite

Judicial subversion: The effects of political power on court outcomes

Cited by 6 publications

References 23 publications

Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas

Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas

Legal Social Justice in Appointment Non-Definitive Regional Heads toward Welfare State

Suing the government under weak rule of law: Evidence from administrative litigation reform in China

Contact Info

Product

Resources

About