Integrasi Hukum Adat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Abstract

Studi ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di indonesia (analisis UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Dari hasil kajian didapati hasil bahwa aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau fungsi yang sama. Kedua aturan tersebut saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Dalam perjalananya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No. 1 Tahun 1974 maka hakim terssebut berupaya menngkaji ketentuan itu dalam hukum tidak ditulis ataupun berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam

Telaah Kritis terhadap Pemikiran Maqasid shari‘ah al-Shatiby tentang Wasiat Wajibah

“…Dan mereka juga mengkaji tentang besaran maksimal wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. 56 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kesepakatan hukum yang ada dalam KHI disamping hasil pengkajian terhadap dalil-dalil pendapat ulama yang mewajibkan wasiat wajibah juga tidak bisa dipisahkan dari pengaruh adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang kaya dengan budaya, 57 karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya di berbagai belahan negeri seperti hukum adat Bali yang menganggap bahwa kedudukan anak angkat sema dengan anak kandung, bahkan dalam hal pembagian harta warisan tidak ada bedanya dengan anak kandung karena sudah dianggap sah oleh hukum adat. Berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang praktek mengangkat anak adalah mengambil anak kemudian tinggal dalam satu rumah dan memasukkan dalam keluarga mereka dengan tidak memutuskan tali ikatan keluarga sedarah mereka, apalagi yang diangkat anak adalah anak perempuan maka perwalian nikah anak angkat tersebut tetap diserahkan kepada ayah kandungnya.…”

Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation

“…One of the manifestations of this need is through marriage, a crucial entity that caters to physical and spiritual needs. Not only does marriage act as a social institution, but it is also governed and revered by religion and law (Muzakkir, 2022).…”