Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam Membangun Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis inovasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di era pandemi saat ini. Provinsi DIY merupakan salah satu daerah yang terkena dampak besar dari penyebaran virus Corona. Walaupun tidak termasuk daerah dengan jumlah terkonfirmasi penderita Covid-19 yang tinggi, dampak besar dialami Provinsi DIY dikarenakan sebagian besar sumber pendapatan daerah dan masyarakatnya adalah dari industri pariwisata. Hal ini mempengaruhi ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat di mana perekonomian masyarakat menurun yang menyebabkan ketahanan pangan terganggu. Pergeseran paradigma administrasi publik ke arah agile government mengharuskan pemerintah untuk dengan cepat dan hati-hati menyusun inovasi kebijakan publik untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak pandemi yang masih berlanjut. Peneliti menggunakan metode wawancara dan metode Analisis Data Sekunder, yaitu pendataan melalui penelitian dari berbagai jenis dokumen seperti berita, jurnal, buku, makalah dan sebagainya. Data berupa hasil wawancara dan berbagai jurnal, berita serta artikel terkait tersebut akan diolah dengan software Nvivo agar penyajian data lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sub sistem ketahanan pangan yang paling terdampak di Provinsi DIY adalah bidang konsumsi. Aktor penting terselenggaranya inovasi kebijakan ketahanan Provinsi DIY adalah pemerintah daerah melalui DPKP Provinsi DIY yang telah melakukan inovasi masing-masing di bidang produksi, konsumsi, dan distribusi bahan pangan.

Model Sistem Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Inclusive Closed Loop

“…Di Bandung, pengembangan sistem pangan lokal dimulai dengan memperkuat komunitas pangan dengan membagun jejaring dan gerakan untuk membangun ketahanan pangan, salah satunya adalah kebun komunitas, yakni lahan privat yang dipinjamkan kepada publik untuk digunakan sebagai lahan pertanian, dikelola bersama-sama secara komunal oleh anggota masyarakat (Dwiartama et al, 2020). Di Yogyakarta, penguatan sistem pangan dilakukan dengan membangun Lumbung Mataraman yakni sejenis lumbung pangan hidup yang berbasis rumah tangga dan diharapkan dapat menjadi lumbung pangan desa (Wattimena et al, 2021). Kondisi ini mirip dengan Lumbuang Pangan yang ada di Kab.…”

Optimalisasi Penataan Lumbung Mataraman dalam Mendukung Kawasan Wisata Edukasi Terpadu Padukuhan Ngalian, Desa Widodomartani

“…Pemanfaatan lahan pekarangan pada Lumbung Mataraman pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan kebun bibit. Lumbung Mataraman merupakan salah satu strategi pemerintah D.I.Yogyakarta dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di daerah saat pandemi (Wattimena et al 2021)…”

Inovasi Kolaboratif pada Kepemimpinan Bapa Raja dalam Masa Krisis COVID-19 di Bumi Raja-Raja

“…Peran-peran ini merefleksikan fleksibilitas dan adaptabilitas pemerintah dalam menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan mengemban peran sebagai pengintegrasian inovasi (Imawan & Prasongko, 2022), pencari inovasi (Putri Vidiastuti et al, 2023, pembela inovasi (Perdana et al, 2023), atau pemicu inovasi (Wattimena et al, 2021), lembaga pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan kolaborasi dan kreativitas dari berbagai entitas eksternal untuk mencapai solusi inovatif yang lebih optimal dan berdampak positif (Ben Bommert, 2010 Untuk menciptakan inovasi, pemerintah perlu mengadakan pelayanan publik yang memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide mereka. Dalam kerangka normatif, partisipasi aktif masyarakat bahkan diwajibkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Bekkers & Tummers, 2018;Ben Bommert, 2010).…”