Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah

Wardayati, Siti Maria

doi:10.21580/ws.19.1.210

Cited by 21 publications

(24 citation statements)

References 2 publications

(2 reference statements)

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Selain bunga bank, pihak pemangku kepentingan juga ingin menciptakan perbankan yang beroperasi berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Namun, masih banyak praktik Bank Syariah yang belum sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (Wardayati, 2011). Selain itu juga, banyaknya pernyataan dari pihak luar yang menyatakan bahwa munculnya perbankan syariah hanyalah "label" belaka (lihat misal: Prabowo (2009);Basalamah (2011); Asaad (2011)).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia

Herlyanto

Oktavendi

2019

El Muhasaba

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kinerja Bank Syariah Indonesia berdasarkan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Indonesia dengan jumlah sampel yaitu 9 Bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa anuual report tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja maqashid syariah pada BUS di Indonesia masih berfluktuatifhal ini dapat dilihat dari kinerja maqashid syariah selama tahun 2015-2017 berturut-turut sebesar 24,07%, 25,50% dan 24,73%.Kinerja maqashid syariah yang berfluktuasi disebabkan belum adanya kesadaran para stakeholder untuk memperhatikan kinerja maqashid syariah. Dari 3 tujuan maqashid syariah yaitu; mendidik individu, membangun keadilan dan kepentingan publik, prosentase tertinggi adalah tujuan membangun keadilan. Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja maqashid syariah paling tinggi dibanding Bank Umum Syariah lainnya.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia

Herlyanto

Oktavendi

2019

El Muhasaba

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Shariah Compliance (kepatuhan syariah) adalah penerapan prinsip -prinsip syariah yang berdasarkan pada ketentuan Allah SWT di dalam Al-Quran dan hadist, dalam melakukan pengelolaan dana zakat (8). Kepatuhan syariah merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana tercantum dalam UU No.…”

Section: Shariah Compliance Transparansi Dan Peran Teknologi Informasiunclassified

“…Kontrol pada pengelolaan zakat akan melibatkan internal organisasi dan juga pihak eksternal, seperti muzakki maupun masyarakat secara luas. Dengan dilakukannya transparansi akan dapat meminimalisir kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat (8).…”

Section: Shariah Compliance Transparansi Dan Peran Teknologi Informasiunclassified

See 1 more Smart Citation

Financial Statement Accountability in Zakat Management Institutions: Shariah Compliance, Transparency, and the Role of Information Technology

Islam¹,

Melzatia²,

Cili³

2020

Proceedings of the Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 26 - 30

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to determine the effect of Shariah Compliance, Transparency, and Information Technology on Accountability of Financial Statements at amil zakat institutions. The samples used in this study were 36 zakat management institutions located in Jakarta and Tangerang. The data used are primary data with SEM analysis methods. The results showed that Shariah Compliance had a significant positive effect on Financial Statement Accountability, while Transparency and the Role of Information Technology have a positive but not significant effect. PendahuluanZakat adalah salah satu filantropi Islam yang memiliki peran baik untuk pembayar zakat (muzaki) maupun penerima zakat (mustahik). Zakat dalam tatanan sosial ekonomi merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meberikan kontribusi atas peningkatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, zakat dikategorikan sebagai salah satu instrumen redistributif yang paling vital. Kewajiban untuk berzakat ditegaskan dengan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pada banyak ayat di dalam Al-Qur'an dengan jelas disebutkan, tanggung jawab orang kaya untuk membayar zakat(1).Potensi zakat yang sangat besar ditanah air, menjadi harapan bagi seluruh kaum muslimin. Potensi tersebut bisa menjadi tidak berarti bila tidak dapat diwujudkan sesuai harapan diatas, seperti untuk mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Mewujudkan zakat sebagai solusi bagi kemiskinan, tidak dapat dilakukan hanya melalui orang-perorangan atau kelompok. Negara diperlukan sebagai regulator dan eksekutor untuk mengarahkan, memobilisasi dan juga mendistribusikan zakat yang sudah atau yang baru akan dihimpun. Pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) mengenai pengelolaan zakat. UU No. 38/1999 menjadi pijakan awal bagi pengembangan pengelolaan zakat di tanah air. Dengan diterbitkannya UU tersebut, pengelolaan zakat dapat dilakukan baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Tahun

show abstract

“…Bank syariah merupakan lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu tuntutan terhadap pemenuhan prinsip syariah karena munculnya kesadaran masyarakat Muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-quran dan Sunnah (Wardayati, 2011).…”

Section: Islamic Corporate Governanceunclassified

The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia

Rini

2019

TIJAB

View full text Add to dashboard Cite

In 2001, a financial institution in Turkey went bankrupt. The financial institution is "Ihlas Finance House". The cause of the bankruptcy of financial institutions according to Islamic finance economists is as a result of weaknesses in the internal and external mechanisms of corporate governance. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of Islamic Corporate Governance in Islamic Banking. The method used in this article to answer the research question is a literature study. The results of this study indicate that Islamic banking financial institutions in Indonesia have not fully implemented Islamic Corporate Governance (ICG). The implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) that has not been fully implemented is sharia compliance (syari'ah compliance). Sharia compliance in Islamic bank financial products. Conclusion of this article: 1. Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) in Islamic banking is accommodated in the Sharia Banking Law and Bank Indonesia Regulations; 2. Islamic Corporate Government (ICG) can be seen from the establishment of Sharia Supervisory and Sharia Compliance Board in Islamic banking; and 3. Islamic banking in Indonesia does not yet fully implement Islamic Corporate Governance (ICG) in sharia compliance for Islamic financial products.

show abstract

Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah

Cited by 21 publications

References 2 publications

Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia

Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia

Financial Statement Accountability in Zakat Management Institutions: Shariah Compliance, Transparency, and the Role of Information Technology

The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About