Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia

Abstract

AbstrakDalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Pada ketentuan tersebut tidak dinyatakan bahwa setiap orang juga berhak atas satu atau dua kewarganegaraan. Hal yang penting bagi UUD 1945 adalah tidak boleh terjadi keadaan apatride, sedangkan kemungkinan terjadinya bipatride, tidak diharuskan dan juga tidak dilarang. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban setiap warga negara dalam UUD 1945, hal inilah yang membedakan dengan orang asing. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan: (a) Apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia? (b) Bagaimana implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia?. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut ditempuh melalui metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/normwissenschaft yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu Ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan rangkap terbatas. (2) Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut menimbulkan implikasi bahwa warga negara Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan ganda juga mempunyai hak, kewajiban dan partisipasi dalam negara yang sama dengan warga negara asli Indonesia, asalkan mereka ketika berusia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan Indonesia.Kata Kunci: Implikasi, Kewarganegaraan ganda, Warga Negara, Indonesia LATAR BELAKANG MASALAHKenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi beberapa unsur pembentuk. Unsurunsur pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif, dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur satu saja tidak ada, negara pun tidak ada. Adapun unsur-unsur negara yang termasuk kategori ini, dalam rumusan Konvensi Montevidio tahun 1933, terdiri atas tiga unsur penting, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sementara unsur tambahan adalah pengakuan dari negaranegara lain.Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah (territory) dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka.Rakyat sebagai sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempay yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia.Beberapa istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat ialah, rumpun (ras), bangsa (volks), dan nazi (natie).

Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Walfare State Theory

“…He has the right as a citizen as other citizens also receive these rights, as well as regarding his obligations as a citizen. Someone who has done citizenship must also carry out his obligations as a citizen (Rokilah, 2017).…”

Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia

“…12 Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (ficilitated), serta dipenuhi (fulfilled), oleh Negara. 13 Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negara dalam setiap penggalan sejarah rezimnya selalu mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan berkembang secara terbatas, bahkan bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Dalam kaitan itu, sekurangkurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan.…”

Eksplorasi dan Peramalan Jumlah Izin Tinggal Kunjungan di D.I Yogyakarta menggunakan Metode ARIMA

“…6 tahun 2011 mengenai keimigrasian yang memiliki arti jika orang asing tidak warga negara Indonesia. Rokilah (2017) menyebutkan bahwa orang asing adalah orang yang tinggal dan hanya memiliki izin tinggal di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan izin yang ditujukan untuk orang asing yang berada di kawasan kedaulatan Indonesia.…”